Rencana Kerja dan Syarat Perencanaan Bangunan

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS)

Nomor : 01/Sekret. DPRD/Sarpras/2007
Tanggal : 5 September 2007

Tentang :

PELELANGAN
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR BERUPA KOMPUTER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007

BAB I
SYARAT UMUM

Pasal 1
PEMBERI TUGAS

Yang bertindak sebagai pemberi tugas adalah BAMBANG RAHARDJO,SH Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 2
KEPANITIAAN

Yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor adalah Panitia yang diangkat oleh Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 29/Sekret.DPRD/VII/2007, tanggal 11 Juli 2007.

Pasal 3
DASAR-DASAR PELAKSANAAN

Dasar Hukum yang digunakan dalam Pelelangan ini adalah :

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-undang Nomor 17 Thun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dengan beberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.
e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
g. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007;
h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
j. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
k. Keputusan Guberbur DIY Nomor 18/DPA/2007, tanggal 15 Mei 2007 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4
SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007 adalah APBD Provinsi DIY sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 18/DPA/2007, tanggal 15 Mei 2007 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5
PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Efisien;
b. Efektif;
c. Terbuka dan Bersaing
d. Adil/tidak diskriminatif;
e. Akuntabel;

Pasal 6
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pengguna Anggaran, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7
METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan system Satu Sampul, sehingga Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dan menjadi bagian dari Dokumen Penawaran.

Pasal 8
PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA PELELANGAN

(1) Persyaratan Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
c. Memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih berlaku dengan bidang pengadaan barang kualifikasi kecil;
d. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
g. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima pemyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21;
h. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan Pemerintah maupun Swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
i. Memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
j. Tidak masuk dalam daftar hitam;
k. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

(2) Yang dilarang menjadi penyedia barang / jasa adalah :
a. Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara/BI/BHMN /BUMN /BUMD;
b. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan.

(3) Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam RKS dan Berita Acara penjelasan RKS ini.

Pasal 9
DOKUMEN PENAWARAN

(1) Harga penawaran adalah jumlah harga borongan pekerjaan yang ditawarkan oleh calon penyedia barang/jasa, yang didalamnya sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayar ( sesuai peraturan perundangan yang berlaku ) dan jasa perusahaan;
(2) Surat penawaran harga merupakan pernyataan resmi mengikuti pelelangan yang berisi pernyataan bahwa penawaran dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan huruf dengan nilai mata uang rupiah, masa berlakunya penawaran, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan penawaran dalam angka dan huruf;
(3) Surat penawaran harga dibuat rangkap 3 (tiga) dengan kertas HVS, berkop perusahaan yang aslinya bermeterai Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah ), bertanggal, serta terkena tanda tangan dan cap perusahaan, dengan masa penawaran 30 ( tiga puluh ) hari kalender sejak ditandatangani;
(4) Setiap lembar surat penawaran harga dilengkapi dengan lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan, sebagai berikut :
a. Data Administrasi, terdiri dari :
1) Surat Penawaran, dibuat sesuai dengan bentuk Surat Penawaran (contoh terlampir) ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan;
Harga penawaran yang tertera dalam surat Penawaran harus jelas, serta tertulis sama dengan angka dan huruf. Penawaran berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal pembukaan penawaran;
2) Rincian Harga penawaran ( contoh terlampir );
3) Surat Jaminan Penawaran ( Asli terpisah );

4) Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyetujui dan bersedia mencairkan jaminan penawaran untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DIY lewat Sekretariat DPRD, apabila :
 Perusahaan yang bersangkutan mengundurkan diri setelah memasukkan dokumen penawaran dalam kotak pelelangan;
 Perusahaan yang bersangkutan mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.
5) Surat dukungan dari dealer/agen termasuk produk barang tersebut bersertifikat ISO.

b. Data Tehnis, memuat :
 Spesifikasi teknis, brosur asli atau download yang disahkan.

c. Data Kualifikasi, terdiri dari :
a. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pelelangan;
b. Pakta integritas ( contoh terlampir );
c. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) dibidang pemasok barang sub bidang/peralatan suku cadang Komputer;
d. Fotocopy akte pendirian beserta perubahan-perubahannya dan/atau dokumen autentik pengangkatan kepala cabang oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili joint operation;
e. Fotocopy Surat pengesahan pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM apabila perusahaan tersebut berbentuk PT;
f. Fotocopy bukti pelunasan pajak tahun terakhir;
g. Fotocopy laporan bulanan PPh/PPn tiga bulan terakhir ( Juni, Juli, dan Agustus 2007 );
h. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Apabila Surat Penawaran tidak dilengkapi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 4 huruf a,b,c maka penawaran dinyatakan gugur.

Pasal 10
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

(1) Penjelasan Pekerjaan :
a. Pemberian penjelasan pekerjaan diadakan pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul : .
Tempat :
Pada acara ini calon peserta pelelangan harus hadir 5(lima) menit sebelum acara dimulai.

b. Pemberian penjelasan mengenai dokumen pengadaan barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain termasuk perubahannya yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil peserta yang hadir, yaitu :
 Perusahaan …………… Nama……………….
 Perusahaan …………… Nama……………….

Penandatanganan Berita Acara penjelasan (BAP) diadakan pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Sekretariat DPRD Provinsi DIY
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

c. Ketidak hadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran;
d. Berita Acara Penjelasan (BAP) pekerjaan dapat diambil oleh peserta pelelangan pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Sekretaraiat DPRD Provinsi DIY
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

(2) Pemasukan Dokumen Penawaran :
a. Pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran diadakan pada :
Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat : Sekretarariat DPRD Provinsi DIY

b. Penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu sampul, yaitu sumua Surat Penawaran Harga berikut lampiran tersebut pada pasal 8 ayat (4) dijilid, terdiri dari 3 (tiga) buku, dimasukan dalam satu sampul tertutup warna putih tidak tembus pandang ukuran lebih kurang 25 cm x 35 cm dan dilem rapat.
Pada bagian depan sampul sebelah kiri atas tertulis (boleh ditempel) :
DOKUMEN PENAWARAN :

DIAJUKAN PADA HARI : …………………..
TANGGAL : …………………..
PUKUL : …………………..
TEMPAT : Sekretariat DPRD Provinsi DIY
Jl. Malioboro no. 54 Yogyakarta

Pada bagian depan sampul sebelah kanan ditulis (boleh ditempel) :

KEPADA YTH. :
Sekretaris DPRD Provinsi DIY
Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

c. Bagi peserta pelelangan yang karena sesuatu hal pimpinan perusahaan berhalangan hadir dalam acara dimaksud, dapat mewakilkan pihak lain yang termasuk dalam daftar pengurus perusahaan dengan surat kuasa diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diserahkan kepada panitia;

d. Pada waktu yang telah ditentukan tersebut ayat (2) huruf a, pasal ini peserta pelelangan harus sudah memasukan dokumen penawaran ke dalam kotak yang telah disediakan oleh panitia;

e. Panitia pengadaan barang/jasa mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak / tempat pelelangan;

f. Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran tersebut ayat (2) huruf a. pasal ini, panitia pengadaan membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai dengan waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;

g. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos diterima terlambat, panitia penadaan membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang. Panitia pengadaan segera memberitahukan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima.

(3) Pembukaan Dokumen Penawaran :
a. Panitia pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, panitia pengadaan menunda pembukaan kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang teap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi di luar panitia pengadaan yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan;

b. Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk ( tidak dihitung surat pengunduran diri ) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan pelelangan ini akan diberlakukan sesuai Pasal 28 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan dinyatakan gagal;

c. Panitia pengadaan memeriksa, menunjukan dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta lelang yang hadir. Surat Penawaran Harga diparaf oleh Panitia lelang dan saksi;

d. Penawaran yang tidak memenuhi Pasal 9 (4) a,b,c dan atau datang terlambat dinyatakan gugur;

e. Hasil pembukaan penawaran dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) yang ditandatangani anggota Panitia pelelangan dan saksi.
(4) Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem GUGUR yaitu :
a. Evaluasi Administrasi :
1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lengkap dalam pembukaan penawaran;

2) Unsur-unsur yang dievaluai pada tahap ini, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan ( tidak kurang atau ditambah ) dipenuhi/dilengkapi dan isi dokumen benar serta dapat dipastikan dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang serta menunjukan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau peserta lainnya;

3) Evaluasi administrasi dilakukan dengan penelitian keabsahan data dan/atau bila perlu penjelasan (klarifikasi), dengan menghasilkan kesimpulan, yaitu ;
 Memenuhi syarat administrasi,atau;
 Tidak memenuhi syarat administrasi / gugur;
Penawaran yang memenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan Evaluasi Teknis, sedang yang tidak memenuhi syarat administrasi / gugur tidak diikut sertakan dalam Evaluasi Teknis.

b. Evaluasi teknis :
1) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat administrasi;

2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak kurang atau ditambah ) dipenuhi/dilengkapi dan isi dokumen benar serta dapat dipastikan dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang serta menunjukan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia pengadaan yang dapat merugikan Negara dan/atau peserta lainnya;

3) Evaluasi Teknis dilakukan dengan penelitian keabsahan data dan/atau bila perlu penjelasan (klarifikasi), dengan menghasilkan kesimpulan, yaitu ;
 Memenuhi syarat teknis,atau;
 Tidak memenuhi syarat teknis / gugur;

4) Penawaran yang memenuhi syarat teknis akan dilanjutkan Evaluasi Harga, sedang yang tidak memenuhi syarat teknis / gugur tidak diikut sertakan dalam Evaluasi Harga.

c. Evaluasi harga :
1) Pada tahap awal, panitia pengadaan barang/jasa dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;

2) Evaluasi Harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi syarat administrasi dan teknis;

3) Berdasarkan hasil evaluasi harga panitia pengadaa membuat urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang.

d. Panitia tidak diperkenankan mengubah;menambah, dan atau mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan waktu atau melakukan tindakan lain yang bersifat “post bidding”

e. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yan sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

(5) Klarifikasi
a. Panitia pelelangan dapat melakukan kepada peserta lelang atas hal-hal yang kurang kurang jelas /meragukan dalam penawarannya.
b. Klarifikasi tidak boleh mengubah sustansi penawaran (harga penawaran maupun syarat-syarat;
c. Permintaan penjelasan dalam rangka pelelangan dan pemberian penjelasan dalam rangka klarifikasi oleh peserta lelang dilakukan secara tertulis. Panitia pelelangan menentukan batas waktu tertentu kepada peserta lelang untuk menyampaikan penjelasannya dalam rangka klarifikasi tersebut. Hasil klarifikasi dari peserta lelang dimasukkan di dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
(6) Pembuktian Kualifikasi
Terhadap peserta lelang yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan infomasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman, atau dokumen yang sah dan bila diperlukan konfirmasi dengan instansi terkait.

PASAL 11
PENETAPAN PEMENANG LELANG

(1) Panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara dalam arti:
a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terrendah dan responsif;
c. Penawaran tersebut adalah terrendah diantara penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis;

(2) Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan penawaran;
(3) Dalam hal terdapat 2(dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia pengadaan meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dapat dicatat dalam berita acara;
(4) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah Pejabat Pengguna Anggaran;
(5) Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang.

PASAL 12
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia pengadaan kepada peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.

PASAL 13
SANGGAHAN

(1) Kepada peserta lelang yang keberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain, selambat-lambatnya dalam waktu 5(lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang;
(2) Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan meliputi:
a. Panitia dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau;
b. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
c. Terjadi praktek KKN diantara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat yang berwenang dan/atau
d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat;
(3) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5(lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia pengadaan melakukan evaluasi ulang;
b. Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat berwenang, anggota panitia dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
c. Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir (2) c dan butir (2) d dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2(dua) tahun;
d. Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia pengadaan yang baru.

(4) Apabila peserta lelang yang menyaggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pejabat yang berwenang, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPDN/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut, sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

PASAL 14
PELELANGAN GAGAL

(1) Pelelangan dinyatakan gagal apabila:
a. Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau;
b. Penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga); atau
c. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; atau
d. Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau
e. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ternyata benar; atau
f. Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari calon pemenang lelang 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau
g. Calon pemenang lelang urutan 1,2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau
h. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku; atau
i. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.

(2) Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/jasa /pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur :
a.Pelelangan gagal karena tersebut pada ayat (1) huruf a, dan atau ayat (1) huruf b, dan atau ayat (1) huruf e, dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kenbali dan mengundang calon peserta lelang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang;
b.Pelelangan gagal karena tersebut pada ayat (1) huruf c, dan atau ayat (1) huruf d, dan atau ayat (1) huruf h, dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap ( administrasi, teknis, dan harga ). Bilamana dianggap perlu panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang baru;
c.Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf f, dan ayat (1) huruf I, dilakukan sebagai berikut :
1) Panitia/pejabat pengadaan lelang mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap ( administrasi, teknis, dan harga ). Bilamana dianggap perlu panitia/pejabat pengadaan lelang melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon penyedia barang/jasa yang baru. Panitia/Pejabat pengadaan lelang dilarang mengundang peserta lelang yang terlibat KKN, dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Apabila panitia/pejabat pengadaan lelang terbukti terlibat KKN, maka panitia/pejabat pengadaan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku , dan dibentuk panitia/pejabat pengadaan lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia/pejabat pengadaan lelang yang baru dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN.

d. Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf g, dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut :
1) Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri);
2) Mengumumkan kembali / mengundang peserta lelang yang baru dan lama apabila peserta lama yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri.
e. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka :
1) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 2 (dua), maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses pemilihan langsung;
2) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu), maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung;
3) Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran atau panitia/pejabat pengadaan menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para penyedia barang/jasa, maka :
- Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN;
- Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pada huruf e angka 1) dan 2) mengarah kepada terjadinya KKN, maka Pengguna Anggaran atau panitia/pejabat pengadaan wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa instansi yang berwenang.
4) Apabila dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN, maka Pengguna Anggaran wajib menghentikan proses pengadaan dan pejabat yang berwenang mengusulkan pemindahan alokasi dananya untuk pekerjaan ini.

PASAL 15
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

(1) Pejabat Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan:

a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
b. Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.

(2) Dalam hal ini tidak ada sanggahan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 1(satu) hari setelah jawaban atas semua sanggahan tersebut serta segera SPPBJ tersebut disampaikan kepada pemenang lelang.

BAB II
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 16
JAMINAN PENAWARAN

(1) Surat jaminan Penawaran diterbitkan oleh BPD Propinsi DIY atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
(2) Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
(3) Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran
(4) Besar jaminan tidak kurang dari nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang atau sebesar 1 s.d 3 % dari Pagu Anggaran atau sebesar Rp …………
(5) Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf,
(6) Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan;
(7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang;
(8) Isi Surat jaminan Penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pelelangan penyedia barang/jasa;
(9) Jaminan penawaran ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi DIY, Jalan Malioboro No. 54 Yogyakarta;
(10) Jaminan Penawaran menjadi milik Pemerintah Provinsi DIY lewat Sekretariat DPRD Provinsi DIY, apabila:
a. Perusahaan yang bersangkutan mengundurkan diri setelah memasukkan dokumen penawaran dalam kotak pelelangan;
b. Perusahaan yang bersangkutan mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.

PASAL 17
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Penyedia barang/jasa yang ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan sebelum menandatangani kontrak wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pada saat jaminan pelaksanaan diterima oleh pengguna barang/jasa, jaminan penawaran segera dikembalikan.

(2) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan saat penyerahan pekerjaan.

(3) Penyedia barang/jasa wajib memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan apabila jaminan pelaksanaan tersebut habis masa berlakunya sebelum penyerahan pertama.

(4) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dinyatakan sah disertai jaminan pelaksanaan yang masih berlaku;

(5) Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Provinsi DIY lewat Sekretariat DPRD Provinsi DIY, apabila :

a. Penyedia barang/jasa mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak;
b. Penyedia barang/jasa dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanaan pekerjaan;
c. Terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh pengguna barang/jasa dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(6) Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada Sekretaris DPRD Provinsi DIY Jalan Malioboro no. 54 Yogyakarta.

(7) Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Kontrak.

PASAL 18
JADWAL WAKTU PELAKSAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 14(empat belas) hari kerja sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

PASAL 19
SYARAT PEMBAYARAN

Pelaksanaan pembayaran harga pengadaan akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.

PASAL 20
SANKSI DAN DENDA

(1) Apabila jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan tidak ditepati oleh Penyedia barang/jasa, maka kepada Penyedia barang/jasa dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu per seribu) setiap hari kelambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak.
(2) Apabila denda tersebut melebihi 5% (lima per seratus) dapat mengakibatkan diputuskan/dibatalkannya Surat Perjanjian/Kontrak secara sepihak oleh Pengguna Barang. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 21
RESIKO DAN KEWAJIBAN PENYEDIA BARANG/JASA

(1) Penyedia barang/jasa wajib melaksanakan pekerjaan sampai dengan serah terima barang;
(2) Segala kerusakan barang menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa dan wajib mengganti seluruh atau sebagian barang yang pada saat diperiksa tidak dapat digunakan.
(3) Apabila ada perubahan harga barang di pasaran menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.

PASAL 22
MASA GARANSI

Penyedia barang/jasa sanggup memberikan masa garansi selama 1(satu) tahun setelah hasil pekerjaan diserahkan dengan Berita Acara Penyerahan Barang.

PASAL 23
SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK)

(1) Selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ), pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa yang ditetapkan melaksanakan pekerjaan harus sudah menyiapkan kontrak.
(2) Kontrak dibuat dengan menggunakan system lumpsum yaitu kontrak pengadaan barang/jasa dengan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
(3) Kontrak merupakan ikatan yang resmi dan sah, didalamnya mengatur hubungan kerja pihak-pihak yang terkait serta mempunyai penyelesaian suatu pekerjaan yaitu untuk menyamakan pola pikir, pengertian dan memberi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Selambat-lambatnya 14(empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan, kontrak harus sudah ditandatangani oleh Pengguna barang/jasa bersama Penyedia barang/jasa.

PASAL 24
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Pejabat Pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatangan kontrak.

BAB III
SYARAT-SYARAT TEKNIS

Pasal 25
JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan dalam RKS ini adalah Peralatan Gedung Kantor berupa komputer meliputi:
1. Laptop/Notebook 3 buah dengan spesifikasi sebagai berikut:
Platform : Notebook PC with Intel Centrino Duo Technology
Processor Type : Intel Core 2 Duo Processor
Processor Onboard : Intel® Core™ 2 Duo Processor T5500 (1.66 GHz, FSB 667, Cache 2 MB)
Chipset : Intel 945GM
Standard Memory : 512 MB DDR2 SDRAM PC-4200
Max. Memory : 2 GB (2 DIMMs)
Video Type : Intel® Graphics Media Accelerator X3100 128 MB (shared)
Display Size : 12.1″ WXGA TFT
Display Max. Resolution : 1280 x 800
Display Technology : CrystalBrite TFT
Audio Type : Integrated
Speakers Type : Integrated
Floppy Drive : Optional
Hard Drive Type : 120 GB 5400 RPM
Optical Drive Type : DVD±RW
Modem : Integrated
Networking : Integrated
Network Speed : 10 / 100 Mbps
Wireless Network Type : Intel PRO/Wireless 3945ABG
Wireless Network Protocol : IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Wireless Bluetooth : Integrated
Keyboard Type : QWERTY 82 keys
Input Device Type : Touch Pad
Slot Provided : 1x PCMCIA type I / II
Card Reader Provided : SD, MMC, Memory Stick
Interface Provided : 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio
O/S Provided : Pre-sales Request Available
Battery Type : Rechargeable Lithium-ion Battery
Power Supply : External AC Adapter
Dimension (WHD) : 306 x 34.5 x 227 mm
Weight : 1.8 kg
Standard Warranty : 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor
Bundled Peripherals : Carrying Case
Others : Integrated Web Camera

2. Printer Laserjet 4 buah dengan spesifikasi sebagai berikut:

Platform : Consumer Laser
Printing Method : Laser
Max. Media Sizes : A4
Max. Resolution : 600
Effective Print Resolution : 600 x 600 dpi
Print Speed Black : 15 ppm
Monthly Usage Volume : Up to 5000 pages
PC Connectivity : USB
OS Compatibility : Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP 32-Bit
Processor : 234MB
Memory Standard : 2MB
Network Supports : Optional
Input Tray #1 : 150 sheets multipurpose tray
Media Type : Paper (plain, LaserJet, photo), envelopes, transparencies, labels, cardstock, postcards
Compatible Media Sizes : Letter, legal, executive, postcards, envelopes (No. 10, Monarch)
Duplex Printing : Not Available
Power Consumption : 250 watts Max
AC Adapter : 220 to 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2 amps
Dimension (WHD) : 370 x 242 x 209 mm
Weight : 5 kg
Warranty : 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor

3. 1(satu) buah UPS Smart-UPS RT10000 dengan spesifikasi sebagai berikut:
Output Power Capacity : 8000 Watts / 10 kVA
Max Configurable Power : 8000 Watts / 10 kVA
Nominal Output Voltage : 230V
Output Voltage Note : Configurable for 220 : 230 or 240
nominal output voltage
Efficiency at Full Load : 92.00%
Output Voltage Distortion : Less than 3%
Output Frequency (sync to mains) : 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1
Crest Factor : 3 : 1
Waveform Type : Sine wave
Output Connections : (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(4) IEC 320 C13
(4) IEC 320 C19
(4) IEC Jumpers
Bypass : Internal Bypass (Automatic and Manual)
Nominal Input Voltage : 230V
Input Frequency : 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Input Connections : Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Input voltage range for main Operations : 160 – 280V
Other Input Voltages : 220,240
4. Battery Pack XLI RT10000 1 buah dengan spesifikasi sebagai berikut:
Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with
suspended electrolyte : leakproof
Included Battery Modules : 4
Typical recharge time : 2.20 hour(s)
Replacement battery cartridge : RBC44
RBC™ Quantity : 2
Typical Backup Time : at Half Load 13.2 minutes (4000 Watts)
Typical Backup Time : at Full Load 4.0 minutes (8000 Watts)
Runtime Chart : Smart-UPS RT
Extended Run Options : APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V

5. Stabilizer Type Stavolt Motor 2000 VA 2 buah

6. Rackmont Type CR 42U-900-3YW Black

7. Router CPU 1 buah

PASAL 25
PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN BARANG

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia barang/jasa mengajukan permohonan ke Pengguna barang/jasa untuk diperiksa;
(2) Pengguna barang/jasa memerintahkan kepada Tim Pemeriksa/Penerima barang untuk melaksanakan pemeriksaan barang;
(3) Tim pemeriksa berhak menolak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan penyedia barang/jasa mengganti paling lambat 7(tujuh) hari kalender;
(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
(5) Hasil penyerahan barang dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan baik, lengkap, baru dan siap pakai;
(6) Serah terima barang dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi DIY, Jalan Malioboro No. 54 Yogyakarta.

PASAL 26
PENUTUP

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak.

Mengetahui:
P P T K

NUGROHO PRASETYA, SH.
NIP.490023423
PANITIA PENGADAAN
Ketua

Dra. ISTIQOMAH
NIP. 490023274

About these ads

4 thoughts on “Rencana Kerja dan Syarat Perencanaan Bangunan

  1. Ilmu itu tidak lebih perlu memilikinya daripada menggunakannya. Pemanfaatan ilmu-lah yang memuliakan kita. Bukan banyak-banyakan pengalaman; tetapi banyak-banyakan menggunakan ilmu.
    Terimakasih telah berbagi ilmu yang bermanfaat di blog ini…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s