Berbagai Contoh Surat Perjanjian Jual Beli

SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
A. SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI BARANG
SURAT PERJANJIAN
JUAL-BELI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. AHMAD NURDIN, Ketua Kelompok Petani “NGUDI MULYA”, bertempat tinggal di Temanggung, Jalan Dr.
Sutomo Nomor 23, dalam hal ini bertindak atas nama Kelompok Petani “NGUDIMULYA” yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
2. SUMARYO TANOTO, Pengusaha rokok kretek, bertempat tl’nggal Jalan Dr. Muwardi Nomor 45, bertindak
atas nama diri pribadi dan perusahaannya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjarjanjian jual -beli dimana syarat dan
ketentuannya diatur dalam 8 (delapan) pasal, seperti berikut di bawah ini:
Pasal 1
JENIS BARANG
PIHAK PERTAMA setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA yang setuju untukmembeli dan menerima penyerahan dari
PIHAK PERTAMA berupa :———————————————————
􀂙 Barang : Tembakau
􀂙 Jenis barang : Tembakau Srintil
􀂙 Kondisi : Matang
􀂙 Kualitas : Baik
􀂙 Berat total : 7 (tujuh) ton
Yang untuk selanjutnya disebut : —————————————————-
Pasal 2
JAMINAN
PIHAK PERTAMA menjamin bahwa BARANG yang dijualnya adalah sah milik Kelompok Petani “NGUDI
MULYA” sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya tidak atau belum pernah
dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
Pasal 3
HARGA BARANG
Harga BARANG disepakati Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)per ton, sehingga harga keseluruhan
BARANG tersebut diatas adalah Rp. 350.000.000,00 ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah ).
Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
Untuk pembayaran barang tersebut PIHAK KEDUA menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan
ketentuan yang juga telah disepakati PIHAK PERTAMA, yaitu :
1. Uang muka atau DP (Down Payment) sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari Keseluruhan harga
BARANG, yaitu Rp.105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari pembayaran uang muka dari PIHAK KEDUA
tersebut.
3. Uang pelunasan pembayaran sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari keseluruhan harga BARANG, yaitu
Rp. 245.000.000,00 (Dua Ratus empat puluh lima juta rupiah) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA setelah keseluruhan BARANG tiba di tempat PIHAK KEDUA dengan selamat dan dalam
kondisi baik.
Pasal 5
PENGIRIMAN BARANG
1. BARANG tersebut akan mulai dikirimkan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan armada truk PIHAK
KEDUA melalui jalan darat, 1 (satu) hari setelah penandatanganan suratperjanjian ini.
2. Keseluruhan BARANG tersebut akan tiba di tempat PIHAK KEDUA di Jalan Dr. Muwardi Nomor 45 Klaten,
7 (tujuh) hari setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
Pasal 6
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
PENGIRIMAN BARANG
1. Apabila PIHAK PERTAMA terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat menyerahkan
BARANG seperti tersebut pasal 4, sedangkan masalah tersebut tidak dikarenakan adanya force majeure,
maka PIHAK PERTAMA dikenakan sangsi berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau
sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dengan maksimum
denda sebesar 5% (lima persen) dari pembayaran yang telah diterima PIHAK PERTAMA.
Yang dinamakan force majeure adalah hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA, seperti:
a. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang
disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
b. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
2. Apabila keterlambatan atau kelalaian tersebut dikarenakan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak
dapat diwajibkan untuk membayar uang denda.
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak bersepakat untuk:
1. Menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada taraf pertama.
2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka
perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan kedua belah pihak bersepepakat
untuk memilih domisili di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negri Klaten
Pasal 8
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua)
yang berkekuatan hukum yang sama dengan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIIIAK
KEDUA
Dibuat di : Temanggung
Tanggal : 15 Maret 2009
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
AHMAD NURDIN SUMARYONO TANOTO
B. SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL
SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI
Pada hari ini Rabu tanggal empat Oktober tahun dua ribu empat, bertempat di rumah Bapak SAKTI
PANE yang beralamat di Jalan Jeruk No. 4 Perumahan Burangrang Indah, Lembang, Bandung, telah diadakan
perjanjian jual beli yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian, antara :
1. Nama : SAKTI PANE
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Jeruk No. 4 Perumahan Burangrang Indah, Lembang, Bandung.
Bertindak atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PENJUAL.
2. Nama : MAMAN HAERiJMAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Lemah Neundeut 13, Setra Sari Bandung.
Yang bertindak atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PEMBELI.
Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual-beli dimana syarat dan ketentuannya
diatur dalam ll (sebelas) pasal, seperti berikut di bawah ini:
Pasal 1
JENIS BARANG
Bahwa Penjual dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan telah membeli dan
menerima penyerahan dari PENJUAL berupa :
a. Jenis kendaraan : Mobil
b. Merk/tipe : GARUDA / MODERNA
c. Tahun pembuatan : 1995
d. Nomor polisi : D – 4200-YN
e. Nomor BPKB : 6544116
f. Nomor rangka : GB 12345678
g. Nomor mesin : GB 2000G987654
h. Warna : Merah
i. Kondisi Barang : Baik
Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN
Pasal 2
HARGA
Harga kendaraan yang telah disepakati kedua belah pihak adalah Rp. 85.000.000,00 ( delapan puluh lima juta
rupiah)
Pasal 3
CARA PEMBAYARAN
PEMBELI menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati PENJUAL, yaitu :
Ayat 1
Pembayaran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) Yang dibayarkan PEMBELI setelah
penandatanganan surat perjanjian ini.
Ayat 2
Pembayaran sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) berupa bilyet giro Bank Rakvat Indonesia
nomor: 007865, jatuh tempo tangga124 Oktober 2004.
Pasal 4
JAMINAN
Ayat 1
PENJUAL memberikan jaminan bahwa KENDARAAN yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang
atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau
dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
Ayat 2
PEMBELI memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera
padanya.
Pasal 5
PENYERAHAN KENDARAN
Ayat 1
PENJUAL menyerahkanKENDARAAN kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.
Ayat 2
Buku BPKB masih tetap berada di tangan PENJUAL hingga PEMBELI melunasi keseluruhan pembayarannya.
Pasal 6
STATUS KEPEMILIKAN
Ayat 1
Kepemilikan KENDABAAN masih tetap berada di tangan PEN JUAI, hingga PENJUAL menerima keseluruhan
uang pembayarann dari PEMBELI denan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya.
Ayat 2
Status kepemilikan akan beralih kepada PEMBELI jika PEMBELI telah menerima lunas pembayarannya dan
PENJUAL menyerahkan BPKB KENDARAAN tersebut.
Pasal 7
SANKSI
Ayat 1
Apabila ternyata bilyet giro PEMBELI tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya , PEMBELI
dianggap terlambat membayar dan dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran tersebut .
Ayat 2
Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar 0,5% (not koma lima persen) dari jumlah uang yang
telah dibayarkan PEMBELI setiap hari dan maksimun denda adalah 5% (lima persen).
Pasal 8
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
Ayat 1
Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, PEMBELI bertanggung jawab penuh atas KENDARAAN.
Ayat 2
Apabila terjadi kerusakan, PEMBELI diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan
yang diderita KENDARAAN tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.
Pasal 9
HAL-HAL LAIN
Hal-halyang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah
untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat,
kedua belah pihakbersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk
memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.
Pasal 11
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua)
yang berkekuatan hukum yang sama dengan masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIIIAK
KEDUA
Dibuat di : Bandun g
Tanggal : 15 Maret 2009
PENJUAL PEMBELI
SAKTI PANE MAMAN HAERUMAN
SAKSI 1 SAKSI II
MUTIARA SILMI RINA S. WATININGRUM
C. SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI TANAH
SURAT PERJANJIAN
JUAL – BELI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. SUMARTO, 45 tahun, Pegawai Negeri Sipil,, bertempat tinggal di Jalan Monumen Jogja Kembali Nomor
17 Yogyakarta, pemegang KTP nomor: 0024771’30031960/2271, dalam hal ini bertindak atas nama diri
pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. UMAR SALEH WIRYOATMOJO, 43 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di John D. 1. Panjaitan Nomor
45, Yogyakarta, pemegang KTP nomor: 010146i25121962/2278, bertindak atas nama diri pribadi yang
selanjutnva disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA juga berjanji dengan mennatakan serta mengikatkan diri untuk membeli dari
PIHAK PERTAMA berupa Sebidang tanah HakMilik yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 56-IVD,
Desa Mejing Wetan, Kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diuraikan
lebih lanjut dalam gambar situasi nomor 56C tanggal 13 Juni 1987, seluas 608 (enam ratus delapan) meter
persegi, dan untuk selanjutnya disebut TANAH.
Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual-beli TANAH di mana syarat dan
ketentuannya diatur dalam 10 (sepuluh) pasal, seperti berikut di bawah ini
Pasal 1
HARGA BARANG DAN PEMBAYARAN
Jual beli tanah tersebut dilakukan dan diterima dengan harga Rp. 125.000,00 ( Seratus dua puluh lima ribu
rupiah) per meter persegi sehingga harga keseluruhaan harga tanah tersebut adalah Rp. 76.000.000,00 ( Tujuh
puluh enam juta rupiah )dan akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tunai
selambat-lambatnya 1 ( satu ) minggu setelah ditandatangani nya surat perjaanjian ini.
Pasal 2
JAMINAN
PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh bahwa TANAH yang dijualnya adalah :
a. Milik sah milik pribadinya sendiri,
b. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya
c. Hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atausedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan
cara bagaimanapun juga,
d. Tidak sedang dalam masalah atau sengketa, baik dengan keluarga PIHAK SATU maupun pihak-pihak lain
Pasal 3
PENYERAHAN TANAH
PIHAK PERTAMA berjanji serta mengikatkan diri untuk mennyerahkan Tanah tersebut diatas kepada PIHAK
KEDUA selambat-lambatnya 2 ( dua ) hari setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh pembayaran.
Pasal 4
STATUS KEPEMILIKAN
Sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka TANAH tersebut di atas besenta segala keuntungan maupun
kerugianya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan demikian hak kepemilikan TANAH
tersebut sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA.
Pasal 5
BANTUAN ATAS PENGALIHNAMAAN KEPEMILIKAN
PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kekuasaan penuh dan wajib membantu PIHAK KEDUA dalam proses
pembalikanamaan atas kepemilikan hak TANAH tersebut dalam hal pengurusan yang mennangkut instansiinstansi
terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta
melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan dari kepada PIHAK
KEDUA.
Pasa16
BIAYA ATAS PENGALIHNAMAAN KEPEMILIKAN
Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan bali knama atas TANAH dari PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA dibehankan atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 7
PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN
Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak , iuran , dan pungutan uang yang berhubungan
dengan TANAH diatas:
1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab
PIHAK PERTAMA
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA
Pasal 8
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia melainkan akan tetap bersifat turuntemurun
dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak.
Pasal 9
HAL-HAL LAIN
Hal-halyang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah
untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat,
kedua belah pihakbersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk
memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Demikianlah perjanjan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 10
(sepuluh) Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) di mana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta
tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
SL.TMARTO UMAR SALEH WIRYOATMOJO
SAKSI I SAKSI II
RISMUNANDAR WILLEM MESAKH FOEH
D. PERJANJIAN JUAL – BELI RUMAH
SURAT PERJANJIAN
JUAL – BELI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : LUCKY HERMANSYAH
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 37 tahun
Alamat : Jalan Bhayangkara IV/34, Sukabumi.
Yang Bertindak atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : MUHAMAD RAHMAN
Pekerjaan : Pengusaha
Umur : 39 tahun
Alamat : JalanMutiara II Nomor 33, Bumi Panyileukan Bandung
Yang bertindak atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual kepada PIHIAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA juga berjanji dengan menyatakan serta mengikatkan diri untukmembeli dari PIHAK
PERTAMA berupa Sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 212-IIIF, Desa
Cibeureum, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabunu, Jawa Barat, dan diuraikan lebih lanjut dalam gambar
situasi nomor 186B tanggal 18 November 1994, seluas 415 (empat ratus lima belas) meter persegi berikut
bangunan ramah vang berdiri di atasnya seluas 126 (seratus dua puluh enam) meter persegi, yang untuk
selanjutnya disebut TANAH. dengan syarat dan ketentuannya diatur dalam 11 (sebelas) pasal, seperti berikut di
bawah ini :
Pasal 1
HARGA
jual beli TANAH tersebut dilakukan dan disetujui oleh masing-masing pihak dengan ketentuan harga sebagai
berikut:
1. Harga tanah per meter persegi Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga
tanah tersebut Rp 143.175.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Harga bangunan rumah adalah Rp 123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Harga keseluruhan TANAH adalah Rp 266.675.000,00 ,(dua ratus enam puluh enam juta enam ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah)
Pasal 2.
CARA PEMBAYARAN
PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA atas TANAH yang dibelinya sebesar Rp
266.675.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.
Pasal 3
UANG TANDA JADI
1. PIHAK KEDUA akan memberikan uang tanda jadi sebesar Rp 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) kepada
PIHAK PERTAMA Dimana penyerahan uang dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
2. Sisa pembayaran sebanvak Rp 216.675.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) akan dibayar PIHAK KEDUA sesuai Pasal 2 perjanjian ini.
Pasal 4
JAMINAN DAN SAKSI
1. PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa TANAH adalah benar milik atau hak PIHAK PERTAMA
sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan , tidak tersangkut
dalam suatu perkara atau sengketa, hak kemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminkankepada
orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, tidak sedang atau telah dijual kepada
orang atau pihak lain.
2. Jaminan PIHAK PERTAMA dikuatkan oleh dua orang yang turut menandatangani surat perjanjian ini selaku
saksi.
1. Nama : YAYAN MULYANA
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 49 tahun
Alamat : Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 7, Sukabumi
Hubungan Kekerabatan : Paman kandung PIHAK PERTAMA
2. Nama : ANDRI HERMANSYAH
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Umur : 40 tahun
Alamat : J Desa Cibeureum RT 01 RW 04 Cisaat Sukabumi
Hubungan Kekerabatan : Paman kandung PIHAK PERTAMA
.
Pasal 5
PENYERAHAN
PIHAK PERTAMA berjan ji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah berikut bangunan rumah tersebut di
atas dalam keadaan kosong beserta kunci-kuncinya kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2(dua) hari
setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh pembayarannya
Pasa16
STATUS KEPEMILIKAN
Sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka TANAH tersebut di atas beserta segala keuntungan maupun
kerugiannya sepenuhnya menjadi hakmilik PIHAK KEDUA.
Pasal 7
PEMBALIKNt1MAAN KEPEMILIKAN
1. PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan hak
TANAH tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keteranganketerangan
serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada
hubunganya dengan baliknamaan serta perpindahan hak dari PIHAK KEDUA.
2. Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan baliknamaan atas TANAH dari PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA , dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 8
PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN
1. Sebelum hingga ditandatanganinya surat perjanjian ini maka segala macam pajak, iuran, dan pungutan
yang berhubungan dengan TANAH di atas masih tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK
PERTAMA.
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya semua hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi
kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 9
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Perjanjian ini tidak berakhir karena meninggal dunianya PIHAK PERTMA atau karena sebab apapun juga.
Dalam keadaan demikian maka ahli waris atau pengganti PIHAK PERTAMA, wajib mentaati ketentuan Yang
termaktub dalam perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk melakukan segala apa yang perlu
guna melaksanakan ketentuan ini.
Pasal 10
HAL-HAL LAIN
Hal-halyang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah
untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat,
kedua belah pihakbersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk
memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi
Demikianlah perjanjan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di mana masing-masing pihak berada
dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.
Sukabumi, 17 Maret 2005
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
LUCKY HERMANSYAH MUHAMAD RAHMAN
SAKSI I
SAKSI II
YAYAN MULYANA ANDRI HERMANSYAH
E. PERJANJIAN JUAL – BELI NASKAH
SURAT PERJANJIAN JUAL – BELI NASKAH
No : 101-PJBN/MPU-SBY/2005
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : LESTARI W KINANTI
Pekerjaan : PENULIS
Alamat : Perumahan Jati Indah Blok B IIIl4 Cilendek BOGOR
Untuk Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : RAKAI ADINEGORO, SE
Pekerjaan : MANAJER DIVISI NASKAH & PENERBITAN PENERBIT MEDIA PUSTAKA UTAMA
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 23 SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual-beli naskah
dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam 11 (sebelas) pasal, sebagai berikut :
PASAL 1
PIHAK PERTAMA menjual sebuah naskah yang telah diketik rangkap 2 (dua) dengan jelas serta ditandatangani
kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
a. Judul : My Blue Diary
b. Penulis : LESTARI W KINANTI
c. Jumlah halaman naskah : 245 (dua ratus empat puluh lima I lembar)
d. Harganaskah : Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
PASAL 2
1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kekuasaannya kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan naskah
PIHAK PERTAMA tersebut.
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan naskah tersebut ke dalam
bahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu sendiri atau menyuruh pihak lain untuk
melaksanakannya.
PASAL 3
1. PIIIAK KEDUA telah membayar secara tunai naskah PIHAK PERTAMA tersebut seharga Rp.2.500.000,00
2. PIHAK KEDUAmengikat diri untuk dan atas biaya serta resikonya sendiri untuk menerbitkan naskah
tersebut selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun 2005, kecuali terhalang oleh sebab atau keadaan
darurat yang tidak dapat dikuasainya (Force majeure).
PASAL 4
1. Sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini maka hak menerbitkan dan memperbanyak naskah buku
tersebut sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA.
2. Hak cipta naskah buku tersebut tetap berada pada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA tidak akan menerbitkan sendiri atau menyuruh atau mengizinkan pihak lain atau
membantu usaha pihak lain selain PIHAK KEDUA untuk menerbitkan surat perjanjian ini maka hak
menerbitkan buku tersebut sepenuhnya menjadi tersebut tetap berada pada PIHAK PERTAMA
PASAL 5
1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa naskah buku tersebut benar hasil karya PIHAK PERTAMA sendiri dan
tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa naskah karyanya tidak mengandung sesuatu yang dianggap sebagai
penghinaan atau fitnahan pihak-pihak lain.
3. PIHAK PERT AMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan PIHAK KETIGA berdasarkan hal-hal
yang dijaminnya dalam kedua ayat tersebutdi atas.
PASAL 6
PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan mengambil kutipan dari naskah dalam Pasal Satu atau mirip atau memakai
nama lain yang sejenis yang melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Hak
Cipta untukmembuat naskah yang sejenis atau menyuruh diterbitkan oleh PIHAK KETIGA yang karena isi dan
judulnya dapat merugikan PIHAK KEDUA.
PASAL 7
1. PIHAK PERTAMA berhak mengoreksi, mengurangi, atau menambah naskah tersebut apabila dianggap perlu
atau mengubah serta merevisi isi naskah buatannya tersebut apabila diminta oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan melakakan perubahan perubahan atas naskah karyanya yang sudah
diset di percetakan sehingga mengakibatkan percetakan membebankan biaya tambah pada PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK PERTAMA tetap bersikeras melakakan perubahan seperti dalam ayat 2 tersebut di atas,
maka semua biaya tambaha yang timbul karenanya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
PASAL 8
1. PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk me.nenentukan bentuk buku, sampul buku, tata letak tipografi,
desain cover; jumlah oplah serta harga jualnya.
2. PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untukmelakukan cetak ulang atas naskah PIHAK PERTAMA.
PASAL 9
1. PIHAK KEDUA akan memberikan kepada PIHAK PERTAMA 10 (sepuluh) buku sebagai bukti penerbitan
dan 2 (dua) buku dari setiap cetak ulang
2. Apabila PIHAK PERTAMA berniat membeli bukunya sendiri, PIHAK PERTAMA berhak mendapat rabat
sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga buku setelah ditambah PPN sebesar 10% (sepuluh persen)
dengan ketentuan pemberian rabat melalui pembelian langsung PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 10
1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari kedua belah pihak dan perselisihan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat.
2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua
belah pihak, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mlalui jalur hukum
dengan menyerahkannya kepada Pengadilan Negri Surabaya yang berwenang untuk menyelesaikan
perkara yang bersangkutan.
PASAL 11
Perjanjian penerbitan buku ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya yang masing-masing
berkekuatan hukum yang sama untuk menjadi pegangan masing-masing pihak.
Dibuat di : Surabaya
Tanggal : 24 September 2005
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
RAYAI ADINEGORO, SE LESTARI W KINANT
F. SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU
SURAT PERJANJIAN
PENERBITAN
No: 202-PPB/MPU-SBY/2005
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : RAKAI ADINEGORO, SE
Pekerjaan : MANAJER DIVISI & PENERBITAN PENERBITAN MEDIA PUSTAKA UTAMA
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 23 Surabaya.
Yang bertindak atas nama penerbit MEDIA PUSTAKA UTAMA Yang untuk selanjutnya disebut PENERBIT.
2. Nama : LESTARI W. KINANTI
Pekerjaan : PENULIS
Alamat : Perum Jati Indah Blok B III/4 Cilendek Bogor
Yang bertindak atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PENGARANG.
Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan buku
berjudul “My Blue Diary” dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam 13 (tiga belas) pasal,
sebagai berikut :
Pasal 1
HAK CIPTA
1. PENGARANG menyatakan dengan sebenarnya telah menyerahkan sebuah naskah yang telah diketik
rangkap dua dengan jelas serta ditandaangani yang diberinya judul “My Blue Diary” kepada PENERB IT.
2. PENGARANG menyerahkan karyanya kepada PENERBIT hak untuk menerbitkan naskah tersebut, hak
untuk menerbitkan ke dalambahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu atau menyuruh pihak
lain untuk melaksanakannya.
3. Hak cipta dari karya tersebut di atas tetap pada PENGARANG.
Pasal 2
KEWAJIBAN PENGARANG
1. PENGARANG menjamin sepenuhnya bahwa naskah berjudul “My Blue Diary” tersebut:
a. Benar-benar asli ciptaannya sendiri,
b. Tidak menjiplak dari karya pihak lain atau mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta pihak lain,
c. Tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
2. PENGARANG tidak keberatan jika naskah ciptaannya dilakukan proses editing atau disempurnakan oleh
PENERBIT atau pihak lain dengan mencantumkan nama editor atau nama penyempurna lainnya tercetak
dalam buku yang diterbitka
3. PENGARANG tida,kmenyerahkan naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan.
4. PENGARANG bersama-sama dengan PENERBIT berusaha mencegah pihak-pihak manapun selain
PENERBIT yang berusaha menerbitkan naskah tersebut dengan cara apapun.
Pasal 3
TUGAS PENGARANG
1. PENGARANG tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan revisi, perbaikan atau penyempurnaan apabila
pada naskah tersebut ditemukan kesalahan atau ketidaksempumaan atau apabila diminta oleh PENERBIT.
2. Apabila diperlukan, PENGARANG wajib memberikan deskripsi tentang tata wajah, ringkasan cerita, ilustrasi
naskah, daftar gambar, glosarium, indeks, foto-foto, daftar istilah, dan atau hal-hal lain yang berhubunaan
dengan kelengkapan naskah
3. PENGARANG harus memeriksa cetak coba sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dan memberikan persetujuan
cetak kecuali karena teknis ia menguasakan hal tersebut kepada PENERBIT dengan segala konsekuensinya.
4. PENGARANG berkewajiban melaksanakan tugas koreksi ini secepat mungkin dan mengembalikan cetak
coba itu selambat-lambatnva 25 (dua puluh lima) hari setelah penerimaannpa. Apabila setelah waktu tersebut
PENGARANG tidak menyerahkan hasil koreksiannva, maka PENGARANG dianggap telah menyetujui naskah
tersebut untuk dicetak oleh PENERBIT dengan segala konsekuensinya.
5. PENGARANG tidak diperkenankan mengadakan pertbahan atas naskahnya yang telah selesai tata letak dan
telah mendapatkan persetujuan cetak dan PENGARANG sehingga mengakibatkan pihak percetakan
menuntut biaya tambahan. Apabila PENGARANG persikeras tetap menghendlki perubahan, maka segala
biaya yang terjadi akan menjadi tanggungan PENGARANG.
Pasal 4
1. PENERBIT menyanggupi untuksegera menerbitkan naskah PENGARANG dalam bentuk buku selambatlambatnya
bulan Agustus 2005 kecuali terhalang oleh sebab atau keadaan darurat yang tidak dapat
dikuasainya (force majeore).
2. PENERBIT berhak mengubah atau memperbaiki redaksi naskah, menetapkan tata wajah, tataletak, bentuk
buku, jumlah halaman, Ilustrasi, jumlah cetakan, harga, dan cara penjualannya
3. PENERBIT akan mempromosikan serta memasarkannya buku tersebut seluas mungkin.
4. PENERBIT juga diberi hak untuk menyebarluaskan karya PENGARANG tersebut dalam bentuk lain, seperti:
film, sinetron, kaset, video, Compoct disk, dan lain-lain, baik sebagian atau keseluruhan isi naskah.
Pasal 5
HONORARIUM ATAU ROYALTI
1. PENERBIT membayar honorarium atau royalti kepada PENGARANG sebesar 10% (sepuluh persen) dari
harga jual buku atas buku yang terjual. Harga yang dimaksud adalah harga jual buku sebelum pajak
pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Honorarium atau royalti dibayarkan PENERBIT kepada PENGARANG setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu
setiap bulan januari dan Juli, berdasarkan jumlah bulan yang laku terjual. Pada saat PENERBIT
membayarkan honorarium atau royalti kepada PENGARANG. PENERBIT akan melakukan pemotongan
pajak penghasilan (PPh) PENGARANG sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) atau sesuai dengan
peraturan pemerintah yang berlaku.
3. PENGARANG berhak atas biayanya sendiri untuk meminta bantuan akuntan publik untuk mengetahui jumlah
buku yang dicetak dan yang sudah laku terjual berikut harga penjualannya, untuk menilik penetapan
PENERBIT tentang jumlah royalti yang menjadi hak PENGARANG.
4. Apabila PENERBIT dapat mengusahakan buku tersebut dibeli oleh proyek pemerintah, baik proyek
pengembangan buku dan minat baca atau proyek-proyek lainnya dalam cetakan massa maka PENGARANG
harusmenyetujuinya dan surat perjanjian ini dapat digunakan PENERBTT sebagai surat kuasa, dengan pembayaran
honorarium atau royalti yang disesuaikan dengan ketentuan tariff khusus sesuai dengan kelaziman
harga proyek pemerintah, yaitu:
a. Honorarium atau royalti sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dikalikan jumlah total penerimaan netto
PENERBTT dan dikaurangi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) atau sesuai
dengan ketentuan pemerintah.
b. Perhitungan jumlah halaman yang menjadi hak PENGARANG adalah setelah dikurangi jumlah halaman
ilustrasi atau prosentase wajar yang menjadi hak illustrator apabila buku tersebut dilengkapi dengan
gambar, bagan, ilustrasi lainnya yang belum dibuat PENGARANG
c. Keseluruhan honorarium atau royalti akan dibayarkan PENERBIT kepada PENGARANG setelah
PENERBIT menerima Iunas pembayaran dari pmyek pemerintah.
5. Jika naskah karya PENGARANG berhasil disebarluaskan dalam bentuk-bentuk lain seperti yang tercantum
dalam Pasal 4 ayat 4 perjanjian ini, PENGARANG dan PENERBIT bersepakat bahwa pembagian honomrium
atau rayalti dari perjanjian ,seperti itu ditetapkan ketentuan keuntungan dibagi 50% (Lima puluh persen)
untuk PENGARANG dan 50% (lima puluh persen) untuk PENERBIT.
Pasal 6
PENERJEMAHAN NASKAH
1. Apabila PENERBIT meminta pihak ketiga untuk menerjemahkan dan menerbitkan naskah PENGARANG
dalam bahasa lain, PENERBIT akan memberikan 50% (lima puluh persen) dari royalti PENERBIT kepada
PENGARANG.
2. PENERBIT menyelenggarakan sendiri penerjemahan dan dan penerbitan naskah PENGARANG dalam
bahasa lain, PENERBIT akan memberikan royalti sebanyak 5% (lima persen) dari harga jual terbitan dalam
bahasa lain tersebut kepada PENGARANG.
3. Atas pembayaran royalty ini berlaku ketentuan pasal 5 perjanjian ini.
Pasal 7
JUMLAH CETAKAN
1. Cetakan untuk penerbitan buku ini ditetapkan sebanyak 3000 ( tiga ribu) eksemplar
2. Untuk keperluan promosi, PENERBIT akan menambah jumlah sebesar 10% (sepuluh persen) atau
sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) eksemplar. PENGARANG tidak mendapatkan honorarium atau royalti
atas jumlah tambahan jumlah cetakan untuk keperluan promosi tersebut.
Pasal 8
BUKTI TERBIT
1. PENGARANG akan menerima 10 (sepuluh) eksemplar buku dengan cuma-cuma sebagai bukti penerbitan.
2. PENGARANG juga akan mendapatkan 2 (dua eksemplar) buku dari setiap cetak ulang.
3. Apabila PENGARANG menghendaki atau berminat membeli buku untuk sendiri, PENGARANG berhak
mendapatkan rabat sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga buku setelah ditambah PPN 10% dengan
syarat pembelian buku tersebut dilakukan PENGARANG langsung melalui PENERBIT.
Pasal 9
CETAK ULANG
Apabila terbitan naskah PENGARANG habis terjual, untuk cetak ulang naskah berlaku ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. PENERBIT harus memberitahukan kepada PENGARANG perihal cetak ulang tersebut dengan memberikan
kesempatan kepada PENGARANG untuk mengadakan perbaikan atau pembaharuan naskah untuk cetak
ulang dengan sebaik-baiknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah nomor bukti penerbitan cetakan
sebelumnya diterima PENGARANG.
2. PENERBIT berhak menunjuk orang lain yang dianggapnya cakap untuk melakukan perubahan atau
perbaikan naskah dalam hal PENGARANG meninggal dunia atau berhalangan, setelah sebelumnya
berunding dengan para ahli waris atau wakil PENGARANG.
3. PENGARANG berhak meminta putusan PENERBIT apakah PENERBIT bermaksud mencetak ulang buku
tersebut. PENERBIT wajib memberikan putusan dalam jongka waktu 1(satu) tahun sejak buku tersebut
habis terjual.
4. Apabila PENERBIT tidak bermaksud mencetak ulang buku tersebut dan PENERBIT tidak memberikan
putusan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka akibatnya perjanjian itu batal dengan sendirinya sehingga
hak penerbitan kembali kepada PENGARANG dan PENERBIT wajib menyerahkan kembali naskah
tersebut kepada PENGARANG.
5. Khusus untuk buku-buku yang peredarannya memerlukan surat keputusan penilaian Direktorat Sarana
Pendidikan DEPDIKNAS, maka PENGARANG sepakat untuk memberikan hak penerbitannya kepada
PENERBIT selama 5 (lima) tahun sejak surat keputusan perulaian buku tersebut diperoleh PENERBIT. Hal
itu mengingat masa berlaku surat keputusan tersebut selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
6. Honorarium atau royalty berikut cara pembayarannya bagi PENGARANG berlaku sesuai pasal 5 perjanjian
ini.
Pasal 10
PENGALIHAN NASKAH
PENGARANG tidak berkeberatan apabila karena satu dan lain hal yang menyebabkan PENERBIT mengalihkan
naskah tersebut diatas kepada PIHAK KETIGA dengan ketentuan :
􀂃 PENERBIT memberitahukan secara tertulis kepada PENGARANG perihal pengalihan naskah tersebut
􀂃 Nama asli atau nama samaran PENGARANG tetap dicantumkan sesuai kehendak PENGARANG.
􀂃 Honorarium atau royalty berikt tata cara pembayaranya bagi PENGARANG tetap berlaku sesuai pasal 5
perjanjian ini
Pasal 11
HUKUM
1. Apabila PENGARANG meninggal dunia maka segala hal dan kewajibannya yang berhubungan dengan surat
perjanjian ini beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum
2. Apabila ahli waris PENGARANG lebih dari seorang maka mereka harus menunjuk seorang ahli waris yang
diberi kuasa penuh untuk berhubunga dengan PENERBIT
3. Apabila penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada PENERBIT, PENERBIT berhak
melakukan segala sesuatu mengenai hak – hak dan kewajiban – kewajiban mereka dengan layak dan
sebaik-baiknya
Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kepercayaan penuh dari kedua belah pihak dan perselisihan yang mungkin
terjadi dalam pelaksanaan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat.
2. Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua
belah pihak, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mlalui jalur hukum
dengan menyerahkannya kepada Pengadilan Negri Surabaya yang berwenang untuk menyelesaikan perkara
yang bersangkutan.
Pasal 13
LAIN-LAIN
Perjanjian penerbitan buku ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai secukupnya yang masing-masing
berkekuatan hukum yang sama dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.
Demikian surat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 September
2005
PENGARANG PENERBIT
LESTARI W. KINANTI RAKAI ADINEGORO, SE
SURAT PERJANJIAN SEWA – MENYEWA
A. SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH
SURAT PERJANJIAN
SEWA RUMAH
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : USNIAN WIRYAWAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. K.H. Zaenal Mnstofa Atomor 12 Tasilanalaya
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : RAMONA KABAN
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jln. Bhayangkara fllpomor 45 Kr 04 / RW 05 Sukabumi
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK P ERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk
menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa:
Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atas nya yan terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 5
Sukabumi dengan luas tanah 340 meterpersegi dan luas bangunan 220 meterpersegi, dengan sertifikat hak milik
No. 445/Kelurahan Sukamaju, gambar situasi 112 tanggal 21 April 1999.
Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa – menyewa antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat – syarat serta
ketentuan – ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mentukan harga sewa atas rumah berikut
pekarangannya tersebut di atas dengan nilai sewa Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puIuh ribu
rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tangga131 Juli
2008 dan keseluruhan uang sewa tersebut sudah harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
pada saat penandatanganan surat perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut di atas berikut semua fasilitas – fasilitas
yang terdapat di dalamnya adalah hak milikya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan – persoalan
yang dapat mengganggu PIHAK KEDUA atas penggunaannya selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian
ini. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PIHAK PERTAMA.
Pasal 3
Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA
tidak dibenarkan meminta PIHAK KEDUA ntuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali
rumah tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali disepakati kedua belah pihak.
Pasal 4
PIHAK KEDUA tidak dibenarkan sama sekali untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kepada PIHAK
KETIGA tanpa ijin serta persetujuan PIHAK PERTAMA.
Pasal 5
a. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan
persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bahan
yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti : pondasi, kolom, lantai, dan dinding.
b. PIHAK KEDUA bertangung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
c. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada
bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksud dengan forcemajeure adalah :
1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang
disebabkan oleh faktor eksternal yang menggangu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang
.
Pasal 6
Dalam perjanjian sewa ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik saluran nomor telepon, dan air dari
PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Selama jangka waktu kontrak
berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta
biaya-biaya lain atas penggunaannya.
Pasal 7
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keaman, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
Pasal 8
PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut
perihal pelaksanaan perjanjian ini, semisal : Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain lainnya.
Pasal 9
Setelah selesai jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 1 surat perjajian ini PIHAK KEDUA segera
mengosongkan rumah dan menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA serta telah memenuhi segala
kewajiban sesuai dengan pasal 6 surat perjanjian ini.
Pasal 10
Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud melanjutkan perjanjian maka masing –masing pihak
harus member tahukan terlebih dahulu, minimal 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir , PIHAK
KEDUA harus mendapat prioritas pertama dar PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang masa penyewaan
barang tersebut di atas, sebelum PIHAK PERTAMAmenawarkannya pada calon-calon penyewa yang lain.
Pasal 11
1. Hal –hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belahpihak.
2. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang
tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi.
3. Surat Perjajanjian ini ditandatangani di Sukabumi pada hari Senin 1 Agustus tahun 2005 dan berlaku mulai
tanggal tersebut sampai dengan . – 31 Juli tahun 2006
Demikian perjanjian sewa-menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua ) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama
dan ditandatangani diaas kertas bermaterai cukup.
SUKABUMI, 1 Agustus 2005
PIHAK KEDUA PIHAK PERTA.MA
RAMONA KABAN USMAN WIRYAWAN
B. SURAT PERJANJIAN SEWA RUKO
SURAT PERJANJIAN SEWA RUKO
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : HENDRA KUMALA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jln. Jenderal Gatot Subroto Noruor 27 Purwokerto
Yang bertindak atas nama sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama : ARl SETIA MUKTI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Diponegoro Nomor 6 Purworejo
Bertindak atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA tanah berikut bangunan berupa ruko
berlantai 2 (dua) yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Jcnderal Ahmad Yani Nomor 44 Porworejo
dengan luas tanah 226 meter persegi dengan sertifikat hak milik 906/Kelurahan Binangun Purworejo, gambar
situasi No. 212 Tanggal 21 Maret 1995.
Selanjutnya kedua belah pihaktelah bersepakatuntuk rnengadakan Perjanjian yang tertulis dalarn 15 (lima
belas) pasal, sebagai berikut :
Pasal 1
Perjanjian antar kedua ini berlaku sah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun , terhitung sejak tanggal 17 Juli 2004
sampai dengan 16 Juli 2006 dimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk menentukan harga kontrak atas
ruko berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
Pasal 2
PIIIAK KEDUA telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi sewa sebesar 10 % atau sejumlah
Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 dan sisa pembayaran
sejumlah Rp 22.500.000,00 akan dibayarkan pada waktu penandatanganan surat perjanjian ini .
Pasal 3
PIHAK KESATU selalaku PIHAK PERTAMA sah bangunan ruko berikut pekaranganya di Jalan Jenderal Ahmad
Yani Nomor 44 menjamin bahwa tanah, bangunan ruko berikut semua fasilitas fasilitas yang terdapat di
dalamnva adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat
mengganggu PIHAK KEDUA atas pemakaiannva dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini. Semua
kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KESATU dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya
menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
Pasal 4
Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu surat perjanjian ini berakhir, PIHAK
KESATU tidak dibenarkan memin ta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan
kembali rumah tersebut kepada PIHAK KESATU kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 5
Selama berlakunya surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak
atau mengontrakan kembali kepada PIHAK KETIGA tanpa ijin dan persetujuan PIHAKKESATU.
Pasal 6
a. PIHAK KESATU bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan
oleh kesalahan struktur bangunan ruko tersebut. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim
konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai,
dan dinding.
b. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi unit ruko tersebut tanpa ijin dan
persetujuan PIHAK KESATU.
c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
d. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari berbagi ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK
KESATUyang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majure Yang
dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat
diatasi maupun dihindari seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran,
huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
Pasal 7
Dalam perjanjian sewa – menyewa ini sudah termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas yang
telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang di sewa. Fasilitas – fasilitas tersebut adalah:
a. Listrik
b. Saluran nomor telepon
c. Saluran air dari PDAM
Selama jangka waktu kontrak berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban membayar semua tagihan – tagihan
atau rekening – rekening dan biaya – biaya lainya atas bangunan semua fasilitas tersebut, Segala kerugian yang
timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.
Pasal 8
PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas berlakunya peraturan- peeraturan pemerintah menyangkut perihal
pelaksanaan perjanjian ini, Misalnya: Pajak- pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA) , dan lain -laimya.
Pasal 9
PIHAK KEDUA berkervajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan.
Pasal 10
Setelah berlakunya jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu surat perjanjian ini. PIHAK KEDUA
diharuskan segera mengosongkan ruko dan mengembalikan kembali kepada PIHAK KESATU serta telah
memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari surat perjanjian ini.
Pasal 11
Apabila PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksuk melanjutkan perjanjian kontrak maka masing – masing
pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 ( satu ) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
Pasal 12
PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari PIHAK KESATU mendapat perpanjangan penyewaan
berikutnya sebelum PIHAK KESATU menawarkan kepada calon – calon penyewa lainya.
Pasal 13
PIHAK KESATU dan PIHAK KEIDUA bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk
menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan surat perjanjian ini. Apabila
jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat melegaka kedua belah
pihak , kedua belah pihak berseepakat untuk menempuh upaya hokum dengan memilih domisili pada kantor
Panitera Pengadilan Negeri Di Purworejo.
Pasal 14
Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya
paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.
Pasal 15
Surat perjanjian ini ditandatangani di Purworejo pada hari Sabtu 17 Juli tahun 2004 dan berlaku mulai tanggal
tersebut sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 2006.
Purworejo, 17 Juli 2004
PIHAK KEDUA PIIIAK KESATU
ARI SETIA MUKTI HENDRA KUNIALA
SAKSI-SAKSI
SAKSI I SAKSI II
CYNTIA IRAWATI FX. RUDI GUNAWAN
C. SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH
SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH
Yang bertandatangan bawah ini :_______________________________________________________________
1. SUDARMANTO, 45 tahun , Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Patrawangsan RT 04 RW 20 Nomor
14, Sidoarum, Godean, Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA_______________________________________________________________________
2. DJUMADIL, 32 tahun, Petani, bertempat tinggal di Desa Cebongan Nomor 101, SidoLuhur, Godean,
Yogyakarta, bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya dlsebut : PIHAK KEDUA________________
Para pihak menerangkan terlebih dahulu : _____________________________________________________
1. PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan
dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 223 VIG, Desa Jengkelingan, Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Barat, dan diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi nomor 445 B tanggal 30 Agustus 1994. seluas
1.208 (seribu dua ratus delapan) meter dan untuk selanjutnya disebut TANAH _________
2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan menyewakan TANAH kepada PIHAK KEDUA____________
3. Bahwa TANAH tersebut sampai sekarang masih disewa oleh Perusahaan PT. Gula Manis yang akan
berakhir masa sewanya pada tanggal 31 Januari 2005 dan pihak PT. Gula Manis sudah menyatakan tidak
akan memperpanjang sewa untuk masa sewa selanjutnya sesuai surat pemberitahuan Nomor 056/ kep-
GM/XII-2004 tertanggal 15 Juni 2004 yang ditanda tangani IDRIS selaku Direktur PT. Gula Manis________
4. Bahwa PIHAK KEDUA benar –benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa TANAH dari PIHAK
PERTAMA______________________________________________________________
5. Bahwa para pihak menerangkan, bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyewakan kepada PIHAK KEDUA
yang dengan ini menyewa TANAH dari PIHAK PERTAMA, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak
dengan materai cukup serta dilampirkan dalam perjanjian ini
6. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa – menyewa TANAH ini dilangsungkan dan diterima
dengan syarat – syarat ketentuan yang diatur dalam 13 (tiga belas ) pasal seperti berikut di bawah ini :
Pasal 1 : Sewa – menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun terhitung
sejak Tanggal 1 februari 2005 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2007____________________
Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa – menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka
waktu dan dengan syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan yang akan ditentukan dalam surat
perjanjian tersendiri _______________________________________________________________
Pasal 2 : Harga sewa TANAH ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah) per tahun atau
Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa dan uang tersebut
akan Diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan
surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunasan dari seluruh jumlah uang sewa yang di maksud ______
Pasal 3 : PIHAK PERTAMA dalam masa sewa – menyewa ini sama sekali tidak diperbolehkan mengambil
Uang sewa tambahan lagi dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan apapun juga
Pasal 4 : PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya menggunakan TANAH yang disewanya dengan perjanjian
ini untuk menanam tebu atas tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri dan dengan memperhatikan
serta mentaati segala macam peraturan yang berlaku ___________________________________
Pasal 5 : PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memelihara TANAH yang disewanya dengan sebaik – baiknya
dengan ongkos dan terawatt dengan baik ______________________________ setelah perjanjian
sewa – menyewa ini berakhir , PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menyerahkan kembali TANAH yang
disewanya dalam keadaan kosong dan terawatt dengan baik._____________________
Pasal 6 : Dalam masa berlakunya perjanjian ini, PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA untuk
menyewakan kembali sebagian atau keseluruhan TANAH yang disewakannya kepada PIHAK
KETIGA dengan memberitahukan masalah tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
Selambat – lambatnya 1 (satu ) bulan setelah tanggal pengopran hak sewa.__________________
PIHAK KETIGA juga diperbolehkan mengoperkan kembali sewa TANAH yang disewakan kepada
PIHAK KEEMPAT dan pihak – pihak selanjutnya dimana PIHAK KEDUA tetap harus
memberitahukan masalah tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis slambat – lambatnya
1 (satu) bulan setelah tanggal pengoperan hak sewa, dengan tetap memperhatikan syarat – syarat
dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Jangka waktu sewa – menyewa sesuai dengan yang ditentukan sesuai dengan pasal 1 surat
perjanjian ini.________________________________________________________________
2. Pihak – pihak yang menerima pengoperan sewa berhak menyewa TANAH untuk sisa waktu
sewa saja.
3. Pihak – pihak yang menerima pengoperan teap diwajibkan memelihara TANAH yang
disewanya sesuai pasal 5 perjanjian ini ___________________________________________
PASAL 7 : Segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang hubungan dengan TANAH di atas
diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan
tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dun tanggung
jawab PIHAK KEDUA atau Pihak-pihak yang menerima pengoperan sewa dari PIHAK
KEDUA.
3. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA atau pihak –
pihak yang menerima pengoperan dari PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA atau pihak- pihak yang menerima pengoperan dari PIHAK KEDUA
PASAL 8 : Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap
bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing – masing
pihak.Perjan jian ini juga tidak berakhir apabila TANAH tersebut diatas dijual oleh PIHAK
PERTAMA atau karena sebab apapun juga yang menyebabkan hak pemilikan atas TANAH
beralih kepada orang atau pihak lain.________________________________________________
Pihak yang menjadi pemilik baru atas TANAH tersebut di atas tetap diwajibkan mematuhi dan
melaksanakan perjanjian ini sebagaimana seharusnya.___________________________________
Pasal 9 : Apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak
mentaati perjanjian ini maka diberlakukan peraturan sebagai berikut : _____________________________
1. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan._________________________
2. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka
PIHAK PERTAMA harus membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA . Besarnya ganti rugi
tersebut ditetapkan oleh 3 (tiga) orbiter yang terdiri dari :______________________________
1. Seorang orbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA ____________________________
2. Seorang orbiter yang ditunjuk PIHAK KEDUA_______________________________
3. Seorang orbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA___________
3. Apabila keputusan para orbiter tidak memuaskan kedua belah pihak , masing – masing pihak
bersepakat Untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut kepada pengadilan Negeri
Yogyakarta untuk mengangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang orbiter baru guna melengkapi
orbiter – orbiter yang telah ada.
Pasal 11 : Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau m usyawarah
untuk mufakat, ked ua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua
belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Pasal 12 : TANAH yang disewakan telah diserahkan secara layak oleh PIHAK PERTAMA dan telah
diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA____________________________________________
Pasal 13 : Surat perjanjan sewa – beli ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani kedua belah pihak di
Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 1 (satu) Februari tahun 2005 (dua ribu lima) di mana
masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari
pihak manapun juga.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDU A
SUDARMANTO DJUMADIL
D. SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL
SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL
Pada hari Saptu Tanggal 1 (satu) Juli tahun 2006 ( dua ribu enam), bertempat di kantor LUCKY CAR
RENTAL yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 35 Cimahi telah diadakan perjanjian sewa-menyewa
mobil yang ditandai dengan penanda tanganan suratperjanjian, antara :
1. SURATIN KABUL, 40 tahun, Pimpinan LUCKY CAR RENTAL beralamat kantor di Jalan Bhayangkara
Nomor 35 Cimahi dan beralamat tempat tinggal di Puri Cipageran Indah BIok L Nomor 16 Cimahi,
dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan yang selanjutnya disebut : PIHAK
PERTAMA_______________
2. RAHMAT AMIN, 35 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cibareum Nomor 15, Cimahi,
bertindak atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA_______________________
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk
menyewakan kepada PIHAK KEDUA , dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA
berupa :
1. Jenis kendaraan : MOBIL
2. Merek : MOBNAS / SUPER KANCIL
3. Tahun pembuatan : 2004
4. Nomor Polisi : D-4546-LT
5. Nomor BPKB : 1212347
6. Nomor rangka : MN87654321
7. Nomor mesin : M20031212343
8. Warna : Biru
9. Kondisi barang : Baik
Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.
Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa per janjian sewa – menyewa kendaraan antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat -
syarat serta ketentuan – ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:
PASAL 1
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA
Ayat 1
Sewa-memyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal
1 Juli 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.
Ayat 2
Setelah jccngka waktu tersebut lampau, maka sewa – menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan
dengan syarat-syarat serta ketentuan – ketentuan yang akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri.
PASAL 2
HARGA SEWA
Ayat 1
Harga sewa atas kendaraaa untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah Rp 36.000.000,00 (tiga Puluh enam
juta rupiah) yang keseluruhannya akan dibayarkan PIHAK KEDUA secara sekaligus bersamaan dengan
penandatanganan surat perjanjian ini.
Ayat 2
Surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejurmlah uang sewa kendaraan
tersebut.
PASAL 3
KETENTUAN – KETENTUAN KHUSUS
Ayat 1
Sebelum jangka waktu sewa-men yewa seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat 1 surat perjanjian ini
berakhir, PIHAK PERTAIMA tidak dibenarkan meminnta PIHAK KEDUA untuk mengakhiri jangka waktu kontrak
dan menyerahkan kembali kendaraan kepada PIHAK PERTAMA kecuali terdapat
Kesepakatan daiantara kedua belah pihak.
Ayat 2
PIHAK PERTAMA untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang Sewa tambahan lagi dari
PIHAK KEDUA dengan alasan atau dalih apa pun juga.
PASAL 4
PENYERAHAN KENDARAAN
PIHAK PERTAMA men yerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatanganiya surat perjanjian
ini berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.
PASAL 5
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
Ayat 1
PIHAK KEDUA berhak sepenuhnva untuk menggunakan kendaraan yang disewanva dengan perjanjian ini.
Ayat 2
Mengingat kendaraan telah dipegang oleh PIHAK KEDUA sebagai penyewa; karenanya PIHAK KEDUA
bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kendaraan tersebut sebaikbaiknya
atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.
Ayat 3
Apabila perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, PIHAK KEDUA, Wajib menyerahkan kembali kendaraan tersebut
kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan jalan, terawat baik dan kondisinya lengkap seperti ketika PIHAK
KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 6
LAR.ANGAN-LARANGAN
Ayat 1
Status kepemilikan kendaraan tersebut di atas sepenuhnya di tang an PIHAK PERTAMA hingga PIHAK KEDUA
dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya, seperti :
1. Menjual
2. Menggadaikan
3. Memindahtangankan atau melakukan perbuatan – perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah
tangankan kepemilikanya.
Ayat 2
Pelanggaran PIHAK KEDUA atas ayat 1 pasal ini merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
PASAL 7
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
Ayat 1
Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan, PIHAK KEDUA diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos
biaya atas kerusakan tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.
Ayat 2
PIHAK KEDUA diwaajibkan mengganti sparepart kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan
sparepart tersebut tidak dapat digunakan lagi dengan sparepart yang sama.
Ayat 3
PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada
kendaraan yang disebabkan oleh forcemajeure.
Yang dimaksud dengan Force majeure adalah :
1. Bencana alam seperti : banjir, gempa bumi, tanah longsor, Angin topan, serta kebakaran yang,
disebabkan oleh faktor exstern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini
2. Huru – hara , kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
Ayat 4
Apabila terjadi kehilangan karena kelalaian PIHAK KEDUA sendri PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengganti
dengankendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding dengan kendaraan yang
disewanya.
PASAL 8
PEMBATALAN
Ayat 1
PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak untuk
minta perjanjian ini dibatalkan.
Ayat 2
PIHAK PERTAMA diharuskan memberitahukan pembatalan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan kembali kendaraan yang disewanya lambat – lambatnya 3 (tiga) hari
setelah perjanjian ini dibatalkan :
Ayat 3
PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak
substitusi untuk mengambildaraan milik PIHAK PERTAMA, baik yang, berada di tempat PIHAK KEDUA atau di
tempat pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya.
Ayat 4
PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan pihak berwajib untuk menarik kembali kendaraan
Tersebut dan segala biaya pengambilan kendaraan tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.
Ayat 5
PIHAK KEDUA rnembebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan kerugian dari PIHAK KEDUA atas pembatalan
perjanjian ini.
PASAL 9
PELANGGARAN DARI PIHAK PERTAMA
Ayat 1
Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA
wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.
Ayat 2
Besarnya ganti rugi sesuai ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh 3 orang arbiter yang terdiri dari :
1. Seorang orbiter yang ditunjuk PIHAK PERTAMA
2. Seorang orbiter yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
3. Seorang yang ditunjuk arbiter dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Ayat 3
Apabila keputusan para arbiter tetap juga tidak memuaskan kedua belah pihak, masing –masing pihak
bersepakat untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk mengangkat 1
(satu) atau 2 (dua) orang arbiter melengkapi arbiter-arbiter yang telah ada sebelumnya.
PASAL 10
HAL – HAL LAIN
Hal –hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan akan diselesaikan seara kekeluargaan atau
dimusyawarahkan untuk mufakat bersama oleh kedua belah pihak.
PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIH.IN
Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua belah
pihak, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mlalui jalur hukum dengan
menyerahkannya kepada Kantor Paniteraan Pengadilan Negeri Cimahi
.
PASAL 12
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya, bekekuatan hokum yang sama
masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua
belah pihak.
Dibuatdi : Cimahi
Tanggal : 1 Juli 2006
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
SURATIN KABUL RAHMAT AMIN
B. SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI SEPEDA
SURAT PERJANJIAN
JUAL – BELI SEPEDA MOTOR
(SECARA ANGSURAN)
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : DICKY HASAN
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Kompleks Perumahan Ratna Permata Blok L,/3 Madiun
Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dan atas nama Perseroan Terbatas : PT. INDONESIA JAYA,
berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 101 Madiun, berdasarkan surat kuasa di bawah tangan
tertanggal 17 Januari 2006 nomor 112/SK-II/I-06, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SUTOYO
Pekezjaan : Petani
Alamat : Dusun Mojosari RT.02/RW 05 Nomc Saradan, Kab. Madiun
Pemegang KTP : 042786/30031965/4421
Yang bertindak atas nama diri sendiri dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dalam per janjian ini dijelaskan hal sebagai berikut :
1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, yang
menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa :
a. Jenis kendaraan : Hitam
b. Merk / type : Konda / ksatrea C-110
c. Tahun Pembuatan : 2005
d. Nomor rangka : AB 156423456
e. Nomor Mesin : C101E3073456
f. Jumlah Barang : 1 (satu) unit
g. Kondisi barang : BAIK
Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.
2. Jual beli antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan syaratsyarat
dalam perjanjian ini dan terulis dalam 17 (tujuh belas) pasal sebagai berikut :
Pasal 1
PENERIMAAN KENDARAAN
PIHAK KEDUA telah telah menerima milik dari apa yang dibelinya dari PIHAK PERTAMA pada hari ini dalam
kondisi baik dan mulai hari ini pula segala keuntungangan maupun kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA
Pasal 2
HARGA KENDARAAN
Harga KENDARAAN tersebut di atas aadalah sebagai berikut :
a. Harga kosong Rp. 15.340.000,00
b. Biaya surat – surat + MPO Rp. 2.145.000,00
c. Harga “ on the road’ Rp. 17.485.000,00
Terbilang : Tujuh belas juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
Pasal 3
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN
1. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menentukan jangka waktu pmbayaran bagi PIHAK KEDUA
selama 12 ( du belas ) bulan terhitung sebulan sejak ditandatanganinya surat perjanjian imi.
2. Pembayaran tersebut setelah dikurangi dengan pembayaran uang muka dan biaya surat – surat serta
MP yang harus dibayarkan PIHAK KEDUAbersamaan dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini.
Pasal 4
BUNGA
1. BUNGA atas pembelian KENDARAAN ini ditentukan sebesar 2 % (dua persen ) setiap bulannya yang
dihitung secara flat atau rata setiap bulanya
2. Perhitungan keseluruhan bunga berikut besarnya pembayaran angsuran PIHAK KEDUA seperti tertulis
dalam pasal 5 perjanjian ini.
Pasal 5
PERHITUNGAN PEMBAYARAN
Pembayaran atas KENDARAAN tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pembayaran Uangmuka
a. Uang muka : 20% X Rp 15.340. 000, 00 = Rp 3.068.000,00
b. Biaya Surat-Surat + MPO = Rp 2.145.000;00
Jumlah = Rp 5.213.000, 00
Terbilang = Lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah.
2. Sisa jumlah terhutang
Hutang = Rp 17.485.000,00
Pembayaran uang muka = Rp 5.213.000,00
Sisa terhutang = Rp 12.274.000,00
Terbilang = Dua betas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah
3. Keseluruhan jumlah Hutang
a. Sisa Jumlah terhutang = Rp 12.274.000,00
b. Bunga 2 % X 12 X Rp.12.274.000,00 = Rp 2.945.760,00
c. Jumlah = Rp 15.219.760,00
Terbilang = Lima betas juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh Ratus enam
puluh rupiah.
Pasa16
CARA PEMBAYARAN
1. Keseluruhan jumlah uang sebanyak Rp 15.219.760,00 ( limabelas juta dua ratus sembilan belas
ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dianggap sebagai hutang PIHAK KEDUA.
2. Uang muka dan biaya- biaya surat – surat serta MPO sebesar Rp 13.000,00 (lima juta dua ratus tiga
belas ribu rupiah) telah diberikan PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK PERTAMA, dan PIHAK
PERTAMA dengan ini memberikan tanda penerimaan yang pada PIHAK KEDUA berupa surat
perjanjian ini, sehingga perjanjian ini berlaku pula sebagai kuitansi untukpenerimaan jumlah uang
tersebut.
3. Perincian pem bayaran angsuran PIHAK KEDUA setiap bulannya sebagai berikut :
a. sisa pembayaran harus diangsur PIHAK KEDUA selama 12 (dua belas) kali setiap bulan
sebesar Rp 1.268.300,00 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
,setiap bulan, terhitung mulai satu bulan sejak saat PIHAK KEDUA menerima KENDARAAN
b. Pembayaran angsuran tersebut dilakukan PIHAK KEDUA setiap tanggal 15 (lima belas)
setiap bulan nya dengan mengambil tempat di kantor PT. INDONESIA JAYA, Yang
beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 101 Madiun.
Pasal 7
TANDA TERIMA PEMBAYARAN
.
1. Setiap kali PIHAKKEDUA rnelakukan pembayaran angsuran diberikan kepadanya kwitansi tanda
terima dari PIHAK PERTAMA.
2. Kwiansi tanda terima sebagai bukti pembayaran angsuran yang sah adalalr kwitansi yang dikeluarkan
PIHAK PERTAMA dengan cap dan tanda tang an asli petugas yang ditunjuk PT. INDOSIA JAYA.
Apabila kuitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda maupun kondisinya, tidak sesuai dengan
yang dikeluarkan PT. INDONESIA JAYA, maka angsuran pembayaran PIHAK KEDUA dianggap tidak
sah dan PIHAK KEDUA dinyakan belum membayar.
3. Untuk tertib administrasi, PIHAKKEDUA diwajibkan menyimpan semua kuitansi bukti pembayarannya.
4. Ketidak mampuan rnenunjukkan PIHAKKEDUA atau memperlihatkan salah satu atau semua kuitansi
bukti nembayarannya sudah cukup membuktikan bahwa PIHAKKEDUA melakukan pembayaran
kepada
.
Pasal 8
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PIHAK KEDUA dianggap terlambat membayar jika waktu pembayaran melebihi waaktu yang telah ditetapkan
pada bulan berjalan sesuai pasal 6 perjanjian ini.
Pasai 9
DENDA DAN BIAYATAGIHAN
ATAS KETERLAMBATAN
1. Apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran dari PIHAK KEDUA sesuai pasal 6 surat perjanjian
ini, maka PIHAK KEDUA harus membayar dan karenanya terhitung denda sebcsar 0.5 %
(setengah persen) perhari dari besarnya angsura pembayaran yang terrunggak atau sebesar Rp
63.415,00 dengan pembulatan sebesar Rp 63.500.00 (enam pululh tiga ribu lima ratus rupiah)
2. PIHAK KEDUA juga dikenakan biaya penagihan yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.00 (Dua puluh
lima ribu rupiah ) seiap kali petugas resmi PIHK PERTAMA melakukan penagihan.
Pasal 10
PEMBATALAN
1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran sewa- beli sesuai dengan pasal 13 surat perjanjian
itu maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, telah cukup buktikan bahwa
PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wan prestasi.
2. Keadaan lalai atau wan prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa – beli ini batal dengan
sendirinya tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri Yang berarti ked ua belah pihak telah
menyetu jui untuk melepas segala keten tuan yang telah termuat dalam Pasal 2667 Kitab Undang-
Undang Hularm Perdata
3. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka seluruh pembatalan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KEDUA dianggap uang sewa atas pemakaian barang-barang tersebut.
4. Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya
dengan hak substitusi mengambil barang milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK
KEDUA atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya.
5. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA A berhak memint bantuan pihak yang berwajib
untukmelaksankan pengambilan barang – barang tersebut dan segala biaya pengambilan tersebut
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 11
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1. Terhitung sejak tanggal penyerahan KENDARAAN maka segala resiko yang berkenaan dengan
KENDARAAN tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Berkenaan dengan masalah tersebut, PIHAK KEDUA selama masih terkait dalam perjanjian ini dilarang
melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan atau memindahtangankan
kepemilikan KENDARAAN semisal:
a. Menjual
b. Menggadaikan
c. Memindahtangankan atau melakukan perbuatan – perbuatan lain yang bertujuan untuk
memindah tangankan kepemilikanya.
Pasa113
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN
1. Apabila terjadi kerusakan atas KENDARAAN karena pemakaian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban
untuk memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita KENDARAAN
tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.
2. Apabila terjadi kehilangan atas KENDARAAN karena sebab, akibat atau hal-hal lainnya, maka PIHAK
KEDUA tetap berkewajiban penuh untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 6 perjanjian ini.
Pasa114
PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN
Setelah semua angsuran pembayaran sesuai Pasal 6 perjanjian ini dilunasi PIHAK KEDUA, hak kepemilikan atas
KENDARAN tersebut sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.
Pasa115
HAL – HAL LAIN
Hal –hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan akan diselesaikan seara kekeluargaan atau
dimusyawarahkan untuk mufakat bersama oleh kedua belah pihak.
PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIH.IN
Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua belah
pihak, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mlalui jalur hukum dengan
menyerahkannya kepada Kantor Paniteraan Pengadilan Negeri Madiun
.
Pasal 17
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum Yang
sama yang masing – masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan berlaku sejak ditandatangani
kedua belah pihak.
Madiun. 14 Februari 2006
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. INDONESIA JAYA
SUTOYO DICKY HASAN
C. PERJANJIAN SEWA – BELI RUMAH
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAIH
ANTARA
BANK SWADAYA INDONESIA
DAN
BUDI MULYAWAN
Nomor : 23234/C/010-M
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Perusahaan PT.Bank Swadaya Indonesia (BSI), berkedudukan di Jl. Wahid Hashim Nomor 15 Jakarta
Pusat, didirikan dengan Akta pendirian No. 234 tanggal 23 April 1989 yang dibuat dihadapan Muhammad
Bimo Akbar, SH, Notaris di Jakarta yang salinannya telah disetujui Menteri Kehakiman RI dalam keputusan
No. C2-2324.HT.01.01 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 dan diumumkan dalam Berita Indonesia Republik
lndonesia No 9A tahun 1989, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Dirksi Nomor 257 tangga131 Agustus
1991 diwakili oleh SUDJO NGATIDJAN dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang PT Bank swadana
Indonesia di Madiun, dengan demikian sesuai pasal 3. 4, dan 6 Anggaran Dasar tersebut, mewakili Direksi
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan PT Bank Swadana Indonesia, selanjutnya
disebut BANK.
2. BUDI MULYAWAN, pekerjaan karyawan Penerbit Perkasa Media beralamat kantor di Jalan
H.O.S. Cokroaminoto Nomor 9 Madiun bertempat tinggal di Jalan Bali Nomor 5 RT 02/RW 05 Madiun
dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnrra disebut DEBITUR.
Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kredit, Yang selanjutnya disebut
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di mana BANK setuju memberikan pinjaman sejumlah uang kepada
DEBITUR dan dengan ini pula DEBITUR menyatakan ber tang kepada BANK dengan ketentuan pokok yang
diatur dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut :
Pasal 1
JUMLAH PINJAMAN
Ayat 1
Besar pokok pinjaman DEBITUR adalah Rp 25.670.000,00 (Dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu
rupiah)
Ayat 2
Disamping pokok pinjaman, jumlah pinjaman tersebut meliputi pula pembebanan bunga dan biaya-biaya lain yang
menurut Perjanjian Kredit ini harus dilunasi oleh DEBITUR, tetapi tertunggak
Pasa12
BUNGA
Ayat 1
Atas jumlah pinjaman, baik yang berupa pokok pinjaman maupun tambahannya yang terjadi karena adanya
tunggakan bunga dan biaya-biaya terutang, DEBITUR dikenakan bunga sebesar 20 % (dua puluh persen) per
tahun.
Ayat 2
Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini setaiap saat dapat berubah, sesuai dengan
ketentuan BANK.
Pasal 3
JANGKA WAKTU KREDIT
Jangka waktu kredit ditetapkan selama 15 (lima belas) tahun sedemikian hingga pada akhir jangka waktu, yaitu
pada bulan Januari 2008 (dua ribu delapan) seluruh pinjaman harus telah dilunasi oleh DEBITUR
Pasa14
PEMBAYARAN KEMBALI KREDIT
Jumlah pinjaman yang harus dibayar kembali DEBITUR dengan pembayaran bulanan sebagai berikut :
Ayat 1
Angsuran Tetap Bulanan apabila berdasarkan cara perhitungan Anuitas dan sepanjang tingkat suku bunga
adalah sama seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat 1 surat perjanjian ini, rnaka jumlah angsuran
bulanan yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK adalah sebesar Rp 570.450,00 (lima ratus tujuh
puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) setiap bulan.
Ayat 2
Dicapainya akhir jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 surat perjanjian ini tidak dengan
sendirinya menyebabkan lunasnya pinjaman, karena pelunasan pinjaman akan tergantung sampai dimana
DEBITUR telah membayar dan melunasi seluruh jumlah pinjamannya sebagaimana dibuktikan pada rekening
pinjaman atas nama DEBITUR sesuai dengan pencatatan dan pembukuan BANK
Pasal 5
PEMBAYARAN ANGSURAN BULAAN
DEBITUR diwajibkan untuk melunasi kewajiban angsuran bulanannya di muka, sehingga angsuran untuk bulan
pertama harus dilunasi bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit ini, sedangkan angsuran bulan –
bulan berikutnya harus sudah dilunasi paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan yang bersangkutan.
Pasal 6
DENDA TUNGGAKAN
Ayat 1
Apabila DEBITUR terlambat rnemenuhi kewajibanan angsuran bulananya sesuai pasal 5 perjanjian ini
menyebabkan timbulnya tunggakan .
Ayat 2
Keterlambatan pernbayaran kewajiban angsuran bulanan atau tunggakan yang melebihi tanggal terakhir bulan
yang bersangkutan dikenakan denda tunggakan sesuai dengan tunggakan yang ditetapkan oleh BANK,
Pasal 7
BIAYA PROVISI DAN BIAYA LAINNYA
Ayat 1
DEBITUR diwajibkan membayar biaya provisi bank yang sitetapkan sebesar 0,5 % ( nol koma lima ) dari besar
pokok pinjaman, yaitu = Rp. 0,5 % X Rp. 25.670.000,00 = Rp. 128.000,00 (Seratus dua puluh delapan ribu
rupiah ) yang harus dilunasi DEBITUR bersamaan dengan penandatanganan surat perjanjian ini .
Ayat 2
Selain biaya provisi BANK, biaya – biaya lainnya yang diperlukan dalam proses pemberian kredit dan pengikatan
kredit wajib dibayar DEBITUR . Boaya –biaya tersebut diantaranya adalah :
1. Biaya pemasangan HIpotik
2. Biaya Takasi
3. Biaya Akta – akta notaris
4. Biaya dan premi asuransi atas barang jaminan kredit,
5. Biaya – biaya lainya sesuai ketentuan BANK
Pasal 8
AGUNA KREDIT
Ayat 1
Agunan atau jaminan utama atas pinjaman yang timbul karena perjanjian Kredit ini adalah RUMAH DAN TANAH
yang terletak di lokasi SUMBER MULYO, MOJOREJO, MADIUN, JAWA TIMUR.
Ayat 2
Selain jaminan utama seperti yang dimaksud ayat 1 tersebut BANK dapat meminta agunan tambahan lainya
kepada DEBITUR jika dipandang perlu
Pasal 9
PENGGUNAAN PINJAMAN DAN KUASA
Ayat 1
Pinjaman pokok seperti yang dimaksud dalam pasal 1Perjanjian ini digunakan oleh DEBITUR untuk pembelian
sebuah rumah berikut tanahnva dari developer PT. KARL MULIA dengan pertelaan sebagai berikut :
Sebuah rumah type 045/10100 beserta pekaranan didesa SUMBER MULYO, MOJOREJO, MADIUN, JAWA
TIMUR dengan harga Rp 32.675.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Ayat 2
Sesuai dengan penggunaan pinjaman sesuai yang dimaksud ayat 1 pasal ini, dengan penandatanganan
perjanjian ini maka BANK akan segera mencairkan pinjaman sesuai ketentuan ditetapkan oleh BANK.
Pasal 10
PENUTUP
Ayat 1
Untuk Perjanjian ini berlaku sepenuhnya ketentuan dan syarat-syarat yang dimuat pada ketentuan dan syaratsyarat
umum perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Swadaya Indonesia yang merupakan lampiran dan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
Ayat 2
Perjanjian kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Madiun, 5 Februari 1993
PIHAK BANK PIHAK DEBITUR
SUDJONO NGATIDJAN BUDI MULYAWAN
SAKSI
SINTA SRI HAPSARI
D. SURAT PERJANjIAN SEWA – BELI TANAH
SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI TANAH
Yang bertanda tangan di bawah : _______________________________________________________________
1. AGUS SUHARTO, 45 tahun, Pegusaha, bertempat tinggal di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi Nomor 23
Karawang, dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA
2. UJANG SUHENDAR, 33 tahun, Pengusaha, bertempat tinggal Desa Sadang Alas RT 03 RW 02 Nomor 10
Purwakarta, bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutya disebut: PIHAK KEDUA__________
Para pihak menerangkan terlebih dahulu :
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang
diuraikan Sertifikat Hak Milik Namor 303-IIF, Desa Sadang Atas, kecamatan Sadang, Kabupaten Purwakarta,
Jawa Barat, dan diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi nomor 213B tanggal 18 November 1991, seluas
504 (lima ratus empat) meter persegi dan untuk selanjutnya disebut TANAH.
Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian sewa – beli TANAH di mana syarat dan
ketentuanya diatur dalam 13 (tiga belas) pasal, seperti berikut di barwah ini :____________________________
Pasal 1
JAMINAN
PIHAK PERTAMA rnemberikan jaminan penuh bahwa TANAH yang dijualnya adalah milik pribadinya sendiri
tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, kepemilikanya tidak sedang dipindah tangankanatau
sedang dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara apapun jug a, tidak sedang dalam rnasalah atau
sengketa, baik dengan keluarga PIHAK PERTAMA Maupun dengan pihak lainya ________________________
Pasal 2
HARGA
Sewa beli TANAH tersebut dilakukan dan diterima dengan harga Rp.430.000,00 (Empat tiga puluh ribu rupiah)
per meter persegi seluruhan harga tanah tersebut adalah Rp 216.720.000,00 (Dua ratus Enam belas juta
tujuh ratus dua puluh riburupiah)______________________________________________________________
Pasa13
CARA PEMBAYARAN
Cara pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak diatur dengan cara sebagai berikut :
1. Uang muka angsuran sewa-beli ditetapkan sebesar Rp 66.720.000,00 (Enam puluh enam juta tujuh ratus
dua puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan PIHAK KEDUA bersamaan dengan penandatangan
perjanjian ini.___________________________________________________________________________
2. Sisa pembayaran sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima Puluh jula rupiah) akan diangsur PIHAK
KEDUA selama 30 (tiga puluh) kali. diantaranya pembayaran angsuran setiap bulan ditetapkan sebesar Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah), terhitutng mulai satu bulan setelah penandatanganan perjanjian ini.___
3. Pembayaran angsuran sewa – beli TANAH tersebut dilakukan PIHAK KEDUA selambat – lambatnya tanggal
10 (sepuluh) setiap bulannya dengan mengambil tempat di kantor PIHAK PERTAMA yang beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Karcawang
4. PIHAK KEDUA dapat pula melakukan pembayaran rekening PIHAK PERTAMA pada Bank Mega Dana
dengan . rekening 023-45678-90-01 dengan tetap memenuhi ketentuan yang tertulis dalam ayat 2 dan 3
tersebut di atas dan memberitahu kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah
PIHAK KEDUA melakukan pembayaran
.
Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi tanda terima, PIHAK KEDUA setiap kali PIHAK KEDUA
melakukan bayaran angsuran sebagai bukti pembayaran yang sah. ____________________
2. Kuitansi yang sah adalah kuitansi yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA dengan cap dan tanda tangan asli
PIHAK PERTAMA._______________________________________________________________
3. Apabila kuitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda pun kondisinya, tidak sesuai dengan yang
dimaksudkan , ayat 2 pasal ini, maka angsuran pembayaran PIHAK KEDUA dianggap tidak sah dan PIHAK
KEDUA dinyatakan belun membayar.___________________________________________
4. PIHAK KEDUA diharuskan menyimpan semua kuitan pembayarannya untuk tertib administrasi.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menunjukkan atau memperlihatkan salah satu atau semua kuitansi
bukti pembayar maka PIHAK KEDUA dianggap belum melakukan kewa jiban bayarannya._______
Pasal 5
DENDA ATAS TUNGGAKAN DAN BIAYA PENAGIHAN
1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran bulanannya sesuai pasal
2 ayat 2 Perjanjian menyebabkan timbulnya tunggakan dan PIHAK KEDUA di karena denda sebesar 0,5%
(setengah persen) per hari dari denda angsuran pembayaran sewa – beli yang tertunggak atau -J~nr Rp
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari. _________________________________________
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penagihan atas keterlambatanya pembayaran PIHAK KEDUA dan
biaya penagihan yang dilaksanakan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kali PIHAK
PERTAMA melakukan penagihan harus dibayar PIHAK KEDUA._____________________________
Pasal 6
STATUS KEPEMILIKAN
1. Status kepemilikan TANAH tetap berada di tangan PIHAK PERTAMA dan kepemilikan beserta segala
keuntungan maupun laiannya baru akan beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK
KEDUA membayar lunas seluruh harga TANAH beserta denda dan biaya penagihan sesuai dengan Pasa13
pasa1 5 surat perjanjian ini._______________________________________________________________
2. berlangsungnya Perjanjian ini PIHAK KEDUA diperbaikan melakukan kegiatan di atas TANAH tersebut
termasuk mendirikan bangunan rumah atau hal-hal lain yang dikehendakinya, setelah sebelumnya meminta
ijin kepada PIHAK PERTAMA. _________________________________________________________
3. belah pihak tidak dibenarkan menjual dan atau memindahtangankan hak dengan cara bagaimanapun juga
kepada PIHAK KETIGA .______________________________________________________________
Pasal 7
PAJAK, IURAN, DAN PUNGUTAN
Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran pungutan uang yang berhubungan dengan
TANAH di atas:
1. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab
PIHAK PERTAMA________________________________________________________________
2. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA.__________________________________________________________________________
Pasal 8
PEMBATALAN
1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran sewa- beli sesuai dengan pasal 13 surat perjanjian Ini
berturut – turut selam 3 (tiga) bulan , maka telah cukup membuktikan bahwa PIHAK KEDUA dalam
keadaan lalai atau wan prestasi._________________________________________________________
2. Keadaan lalai atau wan prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa – beli ini batal dengan sendirinya
tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri Yang berarti ked ua belah pihak telah menyetu jui untuk
melepas segala keten tuan yang telah termuat dalam Pasal 2667 Kitab Undang-Undang Hularm Perdata
3. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka 50 % (lima puluh persen) dari seluruh pembayaran PIHAK
KEDUA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA selambat –
lambatnya 1 (satu ) minggu setelah pembatalan perjanjian ini._______________________
Pasal 9
PENYERAHAN TANAH
1. PIHAK PERTAMA berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan TANAH tersebut di atas kepada
PIHAK KEDUA selambat – lambatnya 2 (dua) hari setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh pembayaran _
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kekuasaan penuh dan wajib membantu PIHAK KEDUA dalam
proses pembaliknamaan kepemilikan hak TANAH tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut
instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang
bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta
perpindahan hak dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.__________________________
3. Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas TANAH dari PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.__________________________________________________________________________
Pasal 10
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal melainkan akan tetap bersifat turun-temurun
dan harus dipatuhi ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak.
Pasal 11
HAL-I-IAL LAIN
Hal –hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan akan diselesaikan seara kekeluargaan atau
dimusyawarahkan untuk mufakat bersama oleh kedua belah pihak._____________________________________
Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELESIHAN
Apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat tidak tercapai atau tidak memuaskan kedua belah
pihak, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mlalui jalur hukum dengan
menyerahkannya kepada Kantor Paniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta.
Pasal 13
PENUTUP
Surat perjanjian sewa – beli ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di PURWAKARTA pada hari
Jum”at tanggal 21 (dua puluh satu )di mana masing – masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun juga_______________________________________________________
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
AGUS SUHARTO UJANG SUHENDAR
SURAT KONTRAK KERJA
A. SURAT KONTRAK KERJA KARYAWAN TETAP
SURAT KONTRAK KERJA
No: 202/Pers-CK/IX/05
Pada hari ini Senin tanggal 5 (lima) September tahun 2005 (dua ribu lima) Kami yang bertanda tangan di bawah
ini :
1. Nama : MARIA RATU S.H
Jabatan : Kepala Personalia PT. CANDRA HIRANA
Alamat : Jalan H.O.S. Cokroaminoto 8 Madiun
Bertindak atas nama Direksi PT CANDRA KINANA dan selanjutnya PIHAK PERTAMA.
2. Nama : RETNO AJENG SANDRA
Jabatan : Pelamar
Alamat : Jalan Dr. Setyabudi 1 Mojorejo, Madiun
Bertindak atas namanya sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak telah bersepakat unWkmengadakan ikatan per,.jian kerja yang svarat dan ketentuannva diatur
dalam 14 (empat bel pasal sebagai berilart:
Pasal 1
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA
Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan surat
perjanjian ker ja ini. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, jika PIHAKPERTAMA menganggap PIHAK
KEDUA dapat melalasanakan pekerjaannya dengan baik dan atas kesepakatan bersama maka perjanjian kerja
ini dapat dipepanjang.
Pasal 2
PENEMPATAN
PIHAK KEDUA akan ditempatkan sebagai SEKRETARIS YUNIOR pada Departemen Personalia PT CANDRA
KIRANA. Apabila dipandang perlu dan juga dikehendaki, PIHAK PERTAMA dapat menempatkan PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta
sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih berada di dalam lingkungan
perusahaan PI CANDRA KIRANA
Pasal 3
GAJI
PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan setelah
dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.
Pasa14
JAM KERJA
Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jumlah jam efektif adalah 40 (empat puluh) jam
setiap minggu dengan jumlah 5 (lima) hari setiap minggu, dimulai hari Senin dan berakhir pada hari Jum’at
dengan perincian sebagai berikut:
1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, Jam masuk adalah jam 7.30 ( tujuh lewat tiga puluh menut ) dan
jam pulang adalah jam 16.45 ( Enam belas lewat empat puluh lima menit ) dengan waktu istirahat selama
1 ( jam ) jam, yaitu pada pukul 12.00 ( dua belas ) yaitu pada pukul 13.00 ( tiga belas ).
2. Hari jum’at, jam masuk adalah jam 7.30 (tujuh lewat tiga puluh menit) dan jam pulang adalah jam 16.15
(enambelas lewat lima belas menit) dengan waktu istirahat selama 1(satu) jam 45 menit, yaitu Pada
pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit) hingga 13.15 (tiga belas lewat lima belas menit).
Pasal 5
MAKAN
1. PIHAK PERTAMA harus memberikan makan kepada PIHAK KEDUA satu kali makan setiap hari setiap kali
PIHAK KEDUA masuk kerja.
2. Bila waktu istirahat sesudah 4 (empat) jam kerja pertama lamanya melebihi 3 (tiga) jam, maka PIHAK
PERTAMA harus memberikan PIHAK KEDUA satu kali makan lagi.
Pasal 6
LEMBUR
1. Apabila tersedia pekerjaan Yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent) dan PIHAK
KEDUA diharuskan masuk kerja lembur, maka PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA
sebagai imbalan kerja lembur tersebut dengan jumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap
jam lembur.
2. Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA
pada tanggal terakhir setiap bulan.
Pasal 7
CUTI
1. Setiap karyawan berhak mendapatkan cuti selama 12 (dua belas ) hari setiap tahun sesuai dengan
ketentuan-ketentuan tata tertib rumah tangga perusahaan PT CANDRA KIRANA dan peraturan Pemerintah
No. 54 tahun 1975, yang terdiri dari: 6 (enam) hari cuti apda hari kerja dan 6 (enam) hari cuti bersama untuk
seluruh karyanawan
2. Pengajuan cu ti pada hari kerja, diajukan setiap karyawan selambat – lambatnya 1(satu) minggu sebelum
pelaksanaan cuti dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan ijin dari Atasan langsung yang
bersangkutan.
Pasal 8
PENGOBATAN
PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika PIHAK KEDUA sakit atau
memerlukan perawatan kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yan ditetapkan oleh
perusahaan.
Pasal 9
TATA TERTIB PERUSAIIAAN
1. PIHAK KEDUAmenyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta menati seluruh peraturan tata tertib
perusahaan PTCANDRA KIRANA yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan
PIHAK KEDUA dijatuhi:
a. skorsing, atau
b. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
c. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada peraturan
Pemerintah yang mengaturnya.
Pasal 10
KERJA RANGKAP
PIHAK KEDUA selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak dibenarkan untuk melakukan kerja
rangkap diperusahaan lain apapun juga dan dengan alasan apa pun juga, kecuali apabila PIHAK KEDUA
mendapat persetujuan secara tertnlis dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PIHAK PERTAMA berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian dengan syarat harus memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun juga Dalam masalah ini, PIHAK
PERTAMA wajib memberikan ganti rugi pesangon kepada PIHAK KEDUA yang jumlah serta tata aturannya
merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia ataupun alasan apapun
semata-mata yang menurut PIHAK PERTAMA lavak diterima. Dalam kasus ini, PIHAK PERTAMA tidak
diwajibkan untuk memberikan ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 13
KFADAAN MEMAKSA
Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana
alam, pemberontakan rang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun juga, yang
mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.
Pasal 14
PENUTUP
Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai
cukup dan berkekuatan hukum Yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainya untuk PIHAK
KEDUA
Dibuat di : maduin
Tanggal : 5 September 2005
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
RETNO AJENG SANDRA MARIA RATU S.H
B. SURAT KONTRAK KERJA KARYAWAN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN KERJA
Surat perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu enam antnra PT. BAJA
SAKTI PERKASA yang beralamat di jalan Panalima Besar Sudirman Nomor 25 C yang dalam hal ini diwakili
oleh WALMEN SITANGGANG SH selaku Kepala Huamas Resources Developmen (HRD) Yang untu selajutnya
disebut PIHAK PERTAMA dan saudara REYNALDI PATTIRADJAWANE yang bertempat tinggal di Jalan Raya
Semplak Nomor 33 Semplak Bogor yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian yang ter tuang dalam 14 (empat belas) pasal,
sebagai berikut :
PASAL 1
1. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) terhitung sejak tangga1 20 (dua puluh) Februari
tahun 2006 berakhir pada tanggal 19 (sembilan belas) Agustus tahun 2006.
2. Setelah berakhirnva jangka waktu tersebut, perjanjian, dapat diperpanjang jika dipandang perlu.
3. Lamanya jangka waktu perpanjangan sesuai pasal 1 ayat 2 diatas tergantung persetujuan kedua belah pihak.
PASAL 2
Perjanjian ini didasarkan atas pengertian bahwa PIHAK KEDUA lulus dalam pemeriksaan kesehatan dan
memperoleh surat – surat keterangan yang diperlukan dari pemerintah
Pasal 3
1. PIHAK PERTAMA akan menempatkan PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang pengetahuan serta keahlian
yang dimilikinya pada Devisi QUALITY ASSURANCE, Departemaen QUALITY INSPEKTION PT. BAJA
SAKTI selaku tenaga INSPECTION JUNIOR.
2. PIHAK KEDUA diperkerjakan dengan status Single (sendirian)dan keluarga PIHK KEDUA tidak
diperkenankan berada di tempat kerja.
Pasal 4
PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK MKEDUA sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta
lima ratus ribu rupiah)setiap bulan yang harus dibayarkan
Pasal 5
1. Kedua belah pihak setuju dengan adanya masa kerja percobaan bagi PIHAK KEDUA di perusahaan PT
BAJA SAKTI PERKASA selama 90 (Sembilan puluh) hari masa kerja efektif, teerhitung sejak
ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Selama dalam masa percobaan , kedua belah pihak berhak mengakhiri perjanjian kerja ini dengan
mennyampaikan pemberitahuan secara tertulis
Pasal 6
PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mentaati perintah dan peraturan–peraturan yang dikeluarkan perusahaan
maupun juga pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan syarat-2 dari perjanjian ini.
Pasal 7
1. PIHAK KEDUA menyatakan untuk mengikuti dan mentaati peraturan jam kerja yang berlaku di perusahaan
PT. BAJA SAKTI PERKASA, baik pada pagi hati maupun malam harinya, selama 6 (enam) hari setiap
mingunya, dan dimulai hari senin hingga hari saptu
2. Jumlah jamkerja efektif yang diberlakukan di perusahaan PT. BAJA SAKTI PERKASA adalah 42 (empat
puluh dua) jam setiap minggunya.
Pasal 8
PIHAK KEDUA dapat diberhentikan dari perusahaan PT. BAJA SAKTI PERKASA apabila tindakan atau
perilakunya menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap milik perusahaan, pegawai lain atau hal-hal yang
berhubungan dengan perusahaan atau ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal lima dan enam perjanjian
ini.
Pasal 9
1. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk bekerja lembur apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan
atau bersifat mendesak (urgent) atau apabila menurut pimpinan perusahaan pekerjaan lembur itu harus
dilakukan.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebagai imbalan kerja lembur tersebut dengan jumlah
sebagaimana yang telah ditentukan oleh tata tertib dan peraturan perusahaanPT. BAJA SAKTI PERKASA.
3. Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang diterima PIHAK PERTAMA pada
tanggal terakhir setiap bulan.
Pasal 10
1. PIHAK PERTAMA harus memberikan makan kepada PIHAK KEDUA satu kali makan setiap hari setiap kali
PIHAK KEDUA masuk kerja.
2. Bila waktu istirahat sesudah 4 (empat) jam kerja pertama lamanya melebihi 3 (tiga) jam, maka PIHAK
PERTAMA harus memberikan PIHAK KEDUA satu kali makan lagi
Pasal 11
PIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika PIHAK KEDUA sakit atau
memerlukan perawatan kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yan ditetapkan oleh
perusahaan.
Pasal 12
PIHAK KEDUA selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak dibenarkan untuk melakukan kerja
rangkap di perusahaan lain manapun juga dan dengan alasan apapun juga, kecuali apabila PIHAK KEDUA telah
mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA
Pasal 13
1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan atau
musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak bersepakat untuk
menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang
umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap.
Pasal 14
1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum
Yang sama yang masing – masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan berlaku sejak
ditandatangani kedua belah pihak.
2. Surat perjanjian ini dibuat bersama kedua belah pihak dengan dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.
Dibuat di : Cilacap
Tanggal : 20 Februari 2006
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
REYNALDI PATTIRADJAWANE WALMEN SITANGGANG, S.H
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
A. SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG BISNIS
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Nomor : 012/SPKJ-KPB-MIC/IX/05
Pada hari ini hari Selasa tangga120 September 2005, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : IMRAN ALI AKBAR
Jabatan : Ketua Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA
Alamat : Kampung Nagrag, Pleret PURWAKARTA
2. Nama : MUHAMMAD ILHAM
Jabatan : Wakil Ketua Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA
Alamat : Jl. Tuparev 16 PIIRWAKARTA
3. Nama : NENDEN FATIMAH
Jabatan : Sekretaris Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA
Alamat : Kampung Sukamanah, Pleret PURWAKARTA
Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA dan untuk selanjutmya
disebut PIHAK KESATU
4. Nama : EFFENDI YUSUF LUBIS
Jabatan : Direktur CU SAKTI MULIA JAYA
Alamat : Jln. Mohammad Toha Nomor 147 BANDUNG
Bertindak untuk dan atas nama CV SAKTI MULIA JAYA dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakatan untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal
pemsaran boneka – boneka hasil produksi perajin Boneka MUKTI KARSA yang tertuang dalam 14 (empat belas
) pasal sebagai berikut :
Pasal 1
STATUS
PIHAK KESATU mewakili Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA menyetujui untuk bekerja sama dengan
PIHAK KEDUA, Yang dalam hal ini PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai distributor utama atau agen tunggal
oleh PIHAK KESATU untuk memasarkan boneka-boneka produksi Kelompok Perajin Boneka MUKTI KARSA
sesuai surat penunjukkan nomor : 025/SP-KPB-MK/VIII/05 tertanggal 30 Agustus 2005.
Pasal 2
JENIS BARANG
PIHAK KESATU merupakan kelompok perajin yang khusus membuat Boneka-boneka yang meliputi:
1. Boneka dengan model beruang berukuran besar, sedang, dan kecil. Dengsn kapasitas produksi masingmasing
sebanyak 250 buah setiap Minggu.
2. Boneka dengan model harimau lucu berukuran besar; sedang., kecil, dangan kapasitas produksi masing -
masing sebanyak 200 setiap minggu.
3. Boneka dengan model Ikan berukuran besar; sedang., kecil, dangan kapasitas produksi masing -masing
sebanyak 200 setiap minggu.
4. Boneka dengan model Kura – kura berukuran besar; sedang., kecil, dangan kapasitas produksi masing -
masing sebanyak 250 setiap minggu.
5. boneka lainnra dengan model yang terus disesuaikan model yang sedang berlaku
.
Setuju untuk mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk Memasukan keseluruhan barang-barang
produksi PIHAK KESATU.
Pasal 3
SASARAN PANGSA PASAR
PIHAK KEDUA bersedia memasarkan boneka-boneka produksi PIHAK KESATU tersebut ke seluruh wilayah
Indonesia dan jika memungkinkan dicoba untuk dipasarkan keluar negeri (ekspor) melalui Rekanan bisnis PIHAK
KEDUA di luar negeri dan PIHAK KESATU telah menyetujuinya.
Pasa14
WILAYAH PASAR
Untuk sasaran pangsa pasar seperti yang dimaksud pasal 3 Surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA memilih pasar
lndonesia selaku prioritas utama dan PIHAK KESATU telah menyetujuinya.
Pasal 5
JANGKA WAKTU
1. Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
menetapkan batas waktu selama 1 (satu) tahun masa percobaan, dimulai tanggal 1 Oktober 2005 hingga
30 September 2006.
2. Setelah masa percobaan tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi
penilaian bersama sebagai han pertimbangan untuk menetapkan kelima sama berikutnya.
Pasal 6
TEKNIK, BIMBINGAN, PETUNJUK DAN SARAN
1. PIHAK KEDUA akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama
diperlukan atau jikadipandang perlu oleh PIHAK KEDUA mengenai produk boneka yang dihasilkan PIHAK
KESATU.
2. PIHAK KESATU bersedia menerima saran, petunjuk sertabimbingan teknis tersebut dan bersedia pula
menyesuaikan semua saran, petunjuk serta bimbingan PIHAK KEDUA tersebut demi mengarah pada
meningkatnya kualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen.
Pasal 7
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Selama masa percobaan seperti yang dimaksud pasal 5 surat perjanjian ini PIHAK KEDUA berhasil
memasarkan boneka-boneka produksi PIHAK KESATU tersebut atau PIHAK KEDUA belum memberikan
pesanan kepad a PIHAK KESATU, m aka PIHAK KESATU berhak menjual produksinya kepada PIHAK
KETIGA, dan atau bila memungkinkan PIHAK KESATU akan mengarahkan PIHAK KETIGA tersebut untuk
membelinya melal ui PIHAK KEDUA.
Pasal 8
PENGADAAN
PIHAK KESATU sepenuhnya akan melayani pemesanan PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU ber
tanggung,iawab penuh atas pengadaan serta pcngiriman boneka-boneka tersebut hingga sampai di tempat
PIHAK KEDUA.
Pasal 9
HARGA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menetapkan Boneka – boneka, belum termasuk biaya
pengiriman hingga sampai di tempat PIHAK KEDUA, dengan perincian harga sebagai berikut :
1. Boneka – boneka dengan model beruang berukuran besar, harga per buah Rp. 80.000,00 (delapan puluh
ribu rupiah)
2. Boneka – boneka dengan model beruang berukuran sedang, harga per buah Rp. 60.000,00 (Enam puluh
ribu rupiah)
3. Boneka – boneka dengan model beruang berukuran kecil, harga per buah Rp. 45.000,00 (Empat puluh
limaRibu rupiah)
4. Boneka – boneka dengan model harimau lucu berukuran besar, harga per buah Rp. 100.000,00 (seratus
ribu rupiah)
5. Boneka – boneka dengan model harimau lucu berukuran sedang, harga per buah Rp. 75.000,00 (Tujuh
puluh lima ribu rupiah)
6. Boneka – boneka dengan model harimau lucu berukuran kecil, harga per buah Rp. 60.000,00 (Enam
puluh ribu rupiah)
7. Boneka – boneka dengan model ikan berukuran besar, harga per buah Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu
rupiah)
8. Boneka – boneka dengan model ikan berukuran sedang, harga per buah Rp. 45.000,00 (Empat puluh
limaRibu rupiah)
9. Boneka – boneka dengan model ikan berukuran kecil, harga per buah Rp. 30.000,00 (Tiga puluh Ribu
rupiah)
10. Boneka – boneka dengan model kura –kura berukuran besar, harga per buah Rp. 60.000,00 (Enam puluh
ribu rupiah)
11. Boneka – boneka dengan model kura –kura berukuran sedang, harga per buah Rp. 45.000,00 (Empat
puluh limaRibu rupiah)
12. Boneka – boneka dengan model kura –kura berukuran besar, harga per buah Rp. 30.000,00 (Tiga puluh
Ribu rupiah)
Harga – harga trsebut di atas berlaku untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan setelah ditandatanganinya surat
perjanjian ini serta tidak dapat berubah kecuali jika terdapat perubahan ketetapan pemerintah di bidang moneter
Setelah masa 6 (enam) bulan berlalu setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini, akan dilakukan peninjauan
kembali perihal harga awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dan jika perlu akan dilakukan
penyesuaian kembali dengan harga produksi yang ada. Untuk setiap pemasaran , PIHAK KEDUA akan
menginformasikan kepada PIHAK KESATU
Pasal 10
PEMBAYARAN
PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran .kepada PIHAK KESATU, Atas pemesanan barang –
barang dengan syarat pembayaran seperti berikut :
1. Uang muka atau Down Payment sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
2. Sisa pembayaran sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) akan dibayarkan setelah boneka-boneka
tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 11
LAIN-IAIN
1. Setelah PIHAK KEDUA dapat memasarkan barang – barang produksi PIHAK KESATU , maka PIHAK
KESATU tidak dibenarkan untuk memasarka atau menjual sendiri kepada PIHAK KETIGA manapun juga
kecuali jikapembelian tersebut melalui PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk menjual barang – barang produksi lain yang sejenis dengan produksi
PIHAK KESATU sebagaimana yang dimaksud pasal 2 sura perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA manapun
selain barang – barang produksi PIHAK KESATU
3. Apabila PIHAK KESATU dan atau PIHAK KETIGA menjual pada sasaran wilayah pasar seperti yang
dimaksud pasal 3 dan pasal 4 surat perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu
kompensasi retribusi bagi PIHAK KEDUA.
4. Kompensasi retribusi tersebut disepakati bersama – sama dan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
dari keseluruhan nilai penjualan.
Pasal 12
PENGGANTIAN BARANG
Dalam hal pemesanan barang oleh PIHAK KEDUA untuk produksi terdapat kesalahan teknis, kerusakan, atau
penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, misalnya: kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu
berkurang dan lain sebagainya, maka PIHAK KESATU bersedia untuk menggantinya dengan produksi sejenis
yang baik kualitasnya sesuai dengan pesanan PIHAK KEDUA.
Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Dalam hal kerjaterjadi perselisihan, rnaka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk
menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak
tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk
menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.
Pasal 14
PENUTUP
1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak
menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak
manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuatrangkap dua, bermaterai cukup dan masing – masing berkekuatan hukum yang
sama, satu pada PIHAK KESATU dan yang lainnva ada pada PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
EFENDI YUSUF LUBIS IMRAN ALI AKBAR
B. SURAT PERJANJIAN KEKJA SAMA DALAM BIDANG OLAH RAGA
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
DALAM BIDANG OLAH RAGA
Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2005, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. PT.AMPUH BERSAMA, produsen serbuk minuman berkhasiat dengan merek JOSS TNAN, berkedudukan
di Jalan Jenderal Urip SUmoharjo Nomor 44 Surakarta dalam hal ini diwakili oleh EDDY WONGSO selaku
Dire.ktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2. JOKO SUMBARTO, pebulutangkis, bertempat tinggsl di kompleks perumahan alam segar Blok G-2,
Perengsari. Kartasura selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dalam rangka membina olah raga bulu tangkis, khususzya di Indonesia dan untuk menjalin serta meningkatkan
kerja soma sebaik-baiknya antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka kedua pihakdengan ini
mengadakan perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat yang diatur dalam 15 (Iima belas pasal sebagai berikut).
Pasal 1
PENGERTIAN OLAH RAGA BULU TANGKIS
Olah raga buhr tanglas yang dirnaksudkan adalah olah raga bulu tangkis yang terorganisir dan diijinkan oleh
instansi atau organisasi yang berwenang, baik organisasi di Indonesia maupun di dunia international dalam hal ini
PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Indonesia) serta WBF (Wolrd Badminton Federation).
Pasa12
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
KEDUA berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sebagai berikut:
1. Mengikuti pertandingan bulu tangkis, baikdi dalam maupun di luar negeri, seperti yang diminta atau
ditentukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis terlebih dulu.
2. Tetap berlatih dengan serius untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri.
3. Turut mendidik dan membina calon-calon pebulutangkis, terutama kepada calon-calon pebulutangkis yang
terdaftar serta tergabung klub Persatuan Bulu Tangkis JAYA ABADI Surakarta yang dimiliki PIHAK
PERTAMA.
4. lnti kegiatan-kegiatan sales promotion dan kegiatan kegiatan lainnya sesuai petun juk dan pengarahan
PIHAK PERTAMA.
Pasa13
LARANGAN-LARANGAN
PIHAK KEDUA berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang seperti:
1. mengikuti pertandingan bulu tangkis tanpa sepengetahuan atau tujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Menyampaikan hal-hal yang bersifat rahasia, baik yang menyangkut PIHAK PERTAMA maupun hal-hal
yang terjadi di antara kedua belah pihak yang seharusnya patu atau wajib untuk dirahasiakan.
3. Melakukan atau mengadakan perjanjian lain. baik tertulis maupun lisan, dengan PIHAK KETIGA berupa
perjanjian Yang sama atau merupai perjanjian ini selama PIHAK KEDUA masih dalam perjanjian ini
dengan PIHAK PERTAMA.
4. Pelanggaran atas larangan tersebut akan menyebabkan PIHAK KEDUA dikenakan sangsi atas
pelanggaran seperti yang tertulis dalam pasa 12 perjanjian ini.
Pasal 4
IMBALAN JASA
Untuk imbalan jasa, PIHAK PEKTAMA akan memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA uang sejumlah
Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama masa perjanjian ini dengan cara pembayaran
sebagai berikrit:
1. Pembayaran Pertama sebesar 20% (dua puluh persen) atau ; Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian ini.
2. Pembayaran kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian ini atau selambat-lambatnya tanggal 5
januari 2006.
3. Pembayaran ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah) dibayarkan 3 (tiga) bulan setelah pembayaran kedua atau selambat-lambatnya tanggal 5 april 2006.
4. Pembayaran keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh
DUA juta rupiah) dibayarkan 3 bulan setelah ditandatangani pembayaran ketiga atau selambat-lambatnya
tanggal 5 Juli 2006.
Pasal 5
PENYEDIAAN SARANA
PIHAK PERTAMA akan memberikan semua peralatan bulu tangkis yang dibutuhkan PIHAK KEDUA selama
berlangsungnya perjanjian ini. Peralatan-peralatan tersebuta adalah:
1. Raket bulu tangkis sebanyak 15 (lima belas)/buah per bulan dengan merek dan spesifikasi sesuai
permintaan PIHAK KEDUA
2. shuttle cock sebanyak 100 (seratus) slop atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)/buah per bulan
dengan merek dan spesifikasi sesuai standart peraturan yang berlaku dalam dunia international bulu
tangkis.
3. Pakaian dan sarana olah raga bulu tangkis lainnya.
a. Sepatu olah raga sebanyak 10 (sepuluh) pasang per tiga bulan
b. kaos kaki sebanyak 12 (dua belas) pasang per tiga bulan
c. kaos berlengan pendek sebanyak 25 (dua puluh lima) buah per tiga bulan
d. celana pendek sebanyak 25 (dua puluh lima) buah per tiga bulan
e. hand band sebanyak 25 (dua puluh lima) buah per tiga bulan
f. jaket olah raga sebanyak 25 (dua puluh lima) buah per tiga bulan
g. celana panjang sebanyak 5 (lima) buah per tiga bulan
Pasa16
SARANA KHUSUS
1. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan sarana khusus menunjang peningkatan kemampuan dan
keterampilannya.
2. pengajuan permintaan tersebut dilakukan secara tertlis dengan menyebutkan sarana yang diminta secara
detail dan memberikan alasan.
3. PIHAK PERTAMA berhak menyetujui atau menolak permintaan PIHAK KEDUA tersebut dengan
memberikan alas an maupun saran.
Pasal 7
BANTUAN KEPELATIHAN DAN PSIKOLOU
1. Selama berlangsungnya perjanjian ini dan demi meningkatnya kualitas permainan bulu tangkis PIHAK
KEDUA, PIHAK KEDUA akan mendapatkan bantuan kepelatihan dari PIHAK PERTAMA
2. Untuk pelatih fisik PIHAK KEDUA ditunjuk Sdr. RUDI SURYANTO.
3. Untuk pelatih strategi permainan ditunjuk Sdr. IMAM HAFIDZ
4. PIHAK KEDUA wajib akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan melibatkan PIHAK
PERTAMA
5. biaya latihan resmi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan ketentuan PIHAK
KEDUA mengajukan permintaan anggaran secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2
(dua) minggu sebelum penanggung jawab.
6. Biaya latihan rutin menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sendiri.
7. Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA akan menyediakan tenaga psikolog
untuk PIHAK KEDUA.
Pasal 8
BIAYA-BIAYA PERTANDINGAN
Apabila PIHAK KEDUA mengikuti penandingan bulutangkis atas petunjuk PIHAK PERTAMA baik Yang
dilangsungkan di dalam maupun di luar negeri maka biaya pendaftaran, ongkos perjalanan, uang saku, dan
akomodasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
Pasal 9
PERTANDINGAN KHUSUS
1. Apabila PIHAK KEDUA akan mengikuti pertandingan khusus yang tidak dalam agenda yang telah diketahui
PIHAK PERTAMA sebelumnya, PIHAK KEDUA harus memberitahukan masalah ini secara tertulis kepada
PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pertandingan dimulai.
2. Apabila PIHAK PERTAMA menyetujui permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak
mendapatkan pembiayaan sesuai pasal 7 perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA berhak melarang keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam suatu pertandingan dengan
mengemukakan berbagai alas an dan pertimbangan yang dapat diterima PIHAK KEDUA.
4. Tanpa ijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengikuti
pertandingan.
Pasal 10
HADIAH-HADIAH KEJUARAAN
Hadiah-hadiah kejuaraan yang diperoleh PIHAK KEDUA dalam keikutsertaannya dalam ijin dan sepengetahuan
PIHAK PERTAMA, diatur sebagai berikut :
1. Hadiah-hadiah berupa piala atau piagam harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA memberi hak penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan piala kejuaraan
tersebut untuk sarana promosi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA tanpa sesuatu hak kompensasi.
2. PIHAK PERTAMA akan membuatkan duplikat piala untuk PIHAK KEDUA.
3. Hadiah-hadiah berupa uang dan barang-barang lainnya sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA.
4. Demikian pula dengan setiap kemenangan dalam rangka perlombaan bulu tangkis yang diperoleh PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA memberi hak penuh kepada PIHAK PERTAMA menggunakan kesempatan
kemenangan tersebut untuk, sarana promosi untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
TUNTUTAN
1. Apabila terjadi cedera, cacat atau kematian yang diakibati ikutsertaan PIHAK KEDUA dalam suatu
pertandingan. PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, baikdari PIHAK
KEDUA sendiri maupun pihak-pihak nya.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan pengobatan, PIHAK KEDUA mengalami sakit atau cidera
akibat pertandingan yang diikutinya, sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
keseluruhan biaya pengobatan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.
Pasal 12
PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi perjanjian ini. bagian atau keseluruhannya, maka PIHAK PERTAMA
untuk membatalkan perjanjian ini dan PIHAK KEDUA akan mengembalikan keseluruhan imbalan jasa yang
didapatnya sesuai pasal 4 perjanjian ini secara sekaligus ditambah denda sebanyak 2 (dua) kali keseluruhan
imbalan jasa.
2. Sehubungan dengan pembatalan perjanjian ini maka PIHAK KEDUA melepaskan ketentuan-keentuan yang
termaktub dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pasal 13
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2005 hingga tanggal 2 Oktober 2006.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
Pasal 14
HAL-HAL LAIN
1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kekeluargaan
atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Mengenai perjanjian ini berikut segala akibatnya bagi kedua belah pihak akan diselesaikan secara
kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Apabila ayat 2 pasal ini tidak tercapai. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur
hokum dan kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hokum yang tetap di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surakarta.
Pasa115
PENUTUP
1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak
menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak
manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukp dan masing-masing berkekuatan hokum yang
sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. AMPUH BERSAMA
JOKO SUMBARTO EDDY WONGSO
Direktur Utama
SURAT PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN
A. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN MUSHOLA
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN BANGUNAN MUSHOLA SEKOLAH DASAR MERAH PUTIH
JALAN SLJKASARI NOMOR 74 BANDUNG
Pada hari Rabu tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu lima bertempat di Kantor Kepala Sekolah SD
Merah Putih yang bertempat di Jalan Sukasari Nomor 74 Bandung telah diadakan penandatanganan surat
Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Bangunan Musholla antara lain :
1. Drs. SUKARN0 : Kepala Sekolah SD Merah Putih yang beralamat di Jalan Sukasari Nomor 74 Ban
dung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ir. RUSDI HAMID : Direktur CV MANUNGGAL JAYA, berkedudukan di Jalan Mohammad dan Nomor
45 Bandung, dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya. selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bangunan Mushola di
halaman Sekolah Dasar Merah Putih yang beralamat di Jalan Sukasari Nomer 74 Bandung, dg syarat-syarat
serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:
Pasal 1
PENUNJUKKAN
1. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk laksanakan pemborongan pekerjaan
pembangunan musholla di halaman samping Sekolah Dasar Merah Putih yang terletak di Jl. Sukasari No.
74 Bandung, berdasarkan Surat Perintah No. 035/RenBang/SD-MP/IX/2005 tertanggal 5 September 2005.
2. PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima penunjukkan tersebut dan bersedia melaksanakan
pemborongan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang terlampir
Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal l perjanjian ini harus mulai dilaksanakan selambat – lambatnva
4 (empat) hari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus sudah
menyelesaikan pekerjaan tersebut secara keseluruhan serta menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA
dalam keadaan baik selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2006.
2. Jangka waktu penyerahan sesuai pasal 2 ayat 1 tersebeut dapat diperpanjang apabila ada permintaaan
secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alas an – alas an yang dapat diterima dan
dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA
3. Untuk menindak lanjuti perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA akan
membuat Surat Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan.
Pasal 3
HARGA KONTRAK BORONGAN
Harga kontrak borongan pekerjaan pembangunan mushola yang telah disepakati kedua belah pihakditetapkan
sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuah puluh lima juta rupiah).
Pasa1 4
PEMBAYARAN
1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
tahapan kemajuan pekerjaan yang diatur sebagai berikut :
a. PEMBAYARAN UANG MUKA
uang muka pembayaran ditetapkan sebesar 20% dari harga kontrak borongan seperti yang tercantum
dalam pasal 3 perjanjian ini.
Besarnva pembayaran tersebutadalah :
20′% X Rp. 75.000.000,00 = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
a. PEMBAYARAN LANJUTAN
Uang pembayaran lanjutan ditetapkan sebesar 30 % dari kon trak.
Besarlya pembayaran tersebut adalah :
30 % X Rp. 75.000.000, 00 = Rp 22.500.000,00 (dua p dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan
dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila pekerjaan telah selesai sekitar 50% dari
keseluruhan pekerjaan.
b. PEMBAYARAN PELUNASAN
Uang pembayaran pelunasan sebesar 50% dari harga kon trak.
Besarnya pembayaran tersebut adalah:
50% X Rp. 75.000.000,00 = Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan
dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan
PIHAK KEDUA dengan baik.
2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut dilaksanakan melalui Rekening
PIHAK KEDUA pada Bank Rakyat lndonesia Cabang Bandung Jalan Asia Afrika221 Bandung dengan
nomor rekening: 00. 1.2345.006.
Pasal 5
BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK
Bea materai sebesar 0,1% (satu permil) dari horga kontrak boro seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian
ini dan pajak lainnya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA.
Pasa1 6
DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN
a. Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan sesuai jadwal ynng telah
ditetapkan pada pasal 2 Surat perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan yang
besarnya ditetapkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan hingga mencapai
setinggi – tingginya 5% (lima persen) dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti yang tercantum
dalam pasal 3 perjanjian ini.
b. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 1 surat perjanjian ini
maka PIHAK KEDUA di kenakan denda kelalaian yang besarnya ditetapkan Rp. 50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) untuk setiap kelalaian dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap diwajibkan melaksanakan
Pekerjaan yang dilalaikannya tersebut.
Pasal 7
PENGALIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan seperti yang tercantum dalam pasal 1 suratperjanjian ini tidak boleh
dlalihkan atau dipindah tangankan atau diborongkan lagi kepada PIHAK KETIGA manapun juga dan
dengan alasan apapun juga.
2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan sesuai pasal 7ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK
PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dulu kepada PIHAK
KEDUA.
3. Semua kerugian yang timbul akibatpembatalan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIIIAN
Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,maka akan ditempuh cara-cara sebagai berikut :
1 Melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
Melalui PanitiaArbitrase apabila perselisihan tersebut tidakbisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk
mufakat. Panitia bitrase tersebut terdiri dari:
a. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
b. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan
c. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA.
2. Melalui jalur hukum apabila perselisihan tersebut tidak bias dilakukan melalui jalur musyawarah untuk
mufakat dan juga melalui Panitia bitrase. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihannya
menurut hukum yang berlaku dengan memilih tempat pada Pengadilan Negeri Bandung.
Pasa19
PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN
Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi surat perjanjian ini, baikperubahan perihal penambahan
atau pengurangan isi perjanjian, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasa110
PENUTUP
Surat perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung pada hari,
tanggal, bulan. Dan tahun tersebut di atas, yang dibuat rangkap 7 (hijuh) yang berkekuatan yang sama, dimana
lembar pertama (asli) dan lembar kedua dibubuhi materai secukupnya.
Bandung, 19 Oktober 2005
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV.MANUNGGAL JAYA SD MERAH PUTIH
Ir.RUSDI HAMID Drs. SUKARNO
Direktur Kepala Sekolah
B. SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN BUKU
SURAT PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
BUKU PELAJARAN DAN BUKU PEGANGAN GURU
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK SEKOLAH DASAR
ANTARA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN BUKU DAN
MINAT BACA PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PENERBIT MEDIA SARANA PUSTAKA
Pada hari ini Rabu tanggal tiga Januari tahun dua ribu enam, bertempat di Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 15 Semarang; telah
diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan Pkerjaan Pengadaan dan Pengiriman Buku
Pelajaran dan Buku Pegangan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar, antara :
1. Drs. ALI AKBAR : Pemimpin Bagian Proyek Pengembangc Buku dan MinatBaca Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah yang
berkedudukan Jalan Pemuda Nomor 15 Semarang dan hal ini bertindak untuk
dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. PURNOMO, SE : Direktur Penerbit MEDIA SARANA PUSTAKA yang berkedudukan di BANTEN
Raya Nomor 9 Semarang dalam hal ini bertindak atas nama jabatannya yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja borongan Pekerjaan Pengadaan Dan
Pengiriman buku pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Sekolah Dasar untuk bagian Proyek Pengembangan Buku
dan Minat Baca Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dengan
ketentuan yang diatur dalam 16 (enam belas) pasal, sebagai berikut :
Pasal 1
PENGETIAN – PENGERTIAN
Dalam Perjanjian Pemborongan berikut ini, istilah di bawah ini di artikan sebagai berikut :
1. “Kontrak”, berapa perjanjian kerja sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Dan Pengiriman buku pelajaran Bahasa Indonesia Untuk
Sekolah Dasar (SD).
2. “Harga Kontrak”, berarti harga yang telah disetujui dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Dan Pengiriman
buku pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Sekolah Dasar (SD).
3. “Barang – barang “, berarti buku pelajaran dan buku pegangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk
Sekolah Dasar yang sudah selesai dicetak dan siap dikirim , atau bahan – bahan lain yang diadakan
kontraktor untuk pembeli dan berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
4. “Jasa” berarti jasa yang diperlakukan untuk penyediaan bahan, pencetakan, produksi dan pengiriman,
transportasi, asuransi, dan jasa lainya yang berhubungan dengan pekerjaan pemborongan yang dilakukan
oleh kontraktor.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan
dan Pengiriman Buku pelajaran dan Buku Pegangan Guru Mata Pelajaran BAHASA IDONESIA untuk
Sekolah Dasar (SD).
2. PIHAK KEDUA menerima penugasan tersebut serta sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
jangka waktu dan spesifikasi teknis yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
3. Ruang lingkup yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pengadaan, pengemasan, dan pengiriman Buku
Pelajaran dan buku pegangan Guru Mata Pelajaran BAHASA INDONESIA Sekolah Dasar (SD) hingga
buku-buku tersebut sampai di sekolah – sekolah yang telah ditentukan, yang terdiri dari buku –buku sebagai
berikut :
Nomor
paket Jenis Buku Kelas Jumlah Keterangan
Buku
I
1. Buku Siswa
2. Pegangan Guru
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Kelas 6
Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Kelas 6
81.543
82.212
81.009
80.987
80.966
81.431
2.03.9
2.056
2.026
2.025
2.025
2.036
4. Pengiriman atau distribusi buku-buku seperti yang dimaksud ayat 2 tersebut di atas dilaksanakan
PIHAK KEDUA hingga sampai di Sekolah – Sekolah Dasar (SD) yang nama berikut alamat- alamatnya
terdapat pada lampiran 1 surat perjanjian ini.
5. Segala ketentuan yang terdapat dalam RKS dan Standard Bidding document merupakan bagian yang
tidak temisahkan dengan surat perianjian ini, dan bersifat mengikat.
Pasa13
SPESIFIKASI TEKNIS
1. SPESIFIKASI BUKU:
a. UKURAN BUKU :
􀂙 Untuk Buku Siswa : 20 X 27 cm
􀂙 UntukPegangan Guru : 14,5 X 21 cm
b. JENIS HURUF : Times New Roman 12 point
c. JENIS DAN BERAT KERTAS ISI : HVS 80 Gram
d. JENIS DAN BERAT KERTAS KULIT : Two side putih art Bound coated both side220 gr
e. Penjilidan : Semua jenis buku dijilid dengan perfect binding yang
tidak mudah Iepas.
f. Pada kulit depan bagian luar diberi tulisan “MILIK NEGARA TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN”.
Penempatan t pada sebelah .kanan atas, dapat dilihat dengan mudah, menggunakan warna yang
kontras dengan warna kulit buku serta tidak mengganggu keindahan.
g. Pada kulit belakang bagian luar, diberi tulisan “MILIK NEGARA TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN”
dengan ukuran besar . Pada halaman ini juga dicetak 1(satu) slogan gemar membaca dan 1(satu)
slogan wajib belajar. Slogan yang dapat dipilih dari slogan-slogan yang ada Pada lampiran 2 surat
perjanjian ini. Pengaturan tandadlan slogan-slogan harus , memperhitungkan segi keindahan buku
h. Pada kulit depan bagian dalam diberi tulisan :
􀂙 Bagian atas :
Telah disahkan penggunaannya sebagai buku pelajaran dengan keputusan Men teri Pendidikan
dan Kebudayaan
Nomor : 0734/M/2004
Tanggal : 15 September 2004
􀂙 Bagian bawah :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca Tahun
anggaran 2005/2006
i. Pada halaman belakang judul harus dicantumkan:
􀂙 Hak cipta vang dilindungi undang-undang pada :
􀂙 Hak Penerbit pada : PENERBIT MEDIA SARANA PUSTAKA
􀂙 Dicetak Oleh : PENERBIT MEDIA SARANA PUSTAKA
􀂙 Perancang kulit : Udin Khoirudin
􀂙 Ilustrasi dalam : Hengki Irawan
􀂙 Nomor Kode Penerbit : P.O5.887
􀂙 ISBN : 979-6615-53-8
j. PENCETAKAN BUKU :
􀂙 Sebelum buku dicetak massal, PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan cetakdari
PIHAKPERTAMA.
􀂙 Dalam proses pemberian persetujuan cetak massal, PIHAK PERTAMA berhak
menyempumakan bahasa, tata cetak dan warna buku seerta menentukan ukuran buku.
􀂙 PIHAK KEDUA belum diperkenankan mencetak buku secara massal sebelum mendapat
persetujuan PIHAK PERTAMA.
􀂙 PIHAK PERTAMA mengeluarkan persetujuan atau penolakan atau saran perbaikan dalam
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender, sejak permohonan persetujuan cetak
massal yang diajukan PIHAK KEDUA diterima.
k. SPESIFIKASl PENGEMASAN :
􀂙 Bahan kertas / karton terbuat dari karton double wall corrugated yang baru dengan
substance 150/125/125/150 dan bursting & strength 13,4 kg /cm.
􀂙 Pembungkus : Plastik tebal 0,08 mm.
􀂙 Isi bungkusan : 10 buku pembungkus.
􀂙 Isi kemasan : 4 sampai 8 bungkus, beratnya kurang lebih 30 kg.
􀂙 Kemasan seperti tersebut di atas, dimasukkan ke dalam kotak karton, direkat dengan pita lem
dan diikat dengan ban plastik atau strapping band yang dikunci dengan klem
􀂙 setiap kemasan dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian diinasukkan ke dalam kotak
karton. Pada bagian luar karton ditempelkan tulisan seperti contoh berikut :
BUKU PELAJARAN SEKOLAH DASAR
MILIK NEGARA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Judul buku :……………. Kepada:
Penerbit :……………. Yth. Kepada………..
Alamat :…………….
Kelas 1 :………….eks
Kelas 2 :………….eks
Kelas 3 :………….eks
Buku Guru :1 set
Nomor Kemas :……………… Propinsi:……………….
Pasal 4
PENGIRIMAN
1. PIHAK KEDUA harus mengepak barang – barang seperti yang dimaksud pasal 2 di atas dengan baik
sesuai spesifikasi pengepakan seperti tersebut pada pasal 3, untuk dapat bertahan terhadap
penanganan yang buruk selama transit atau akibat gudang terbuka
2. Semuabuku seperti tersebut pada pasal 2 di atas harus dikirim alat transportasi udara, laut, maupun
darat yang baik cepat, dan aman, sehingga buku dapat diterima dalam waktu dan jumlah yang telah
ditetapkan dalam keadaan baik dan utuh.
3. Buku yang harus dikirim harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada kepala sekolah atau orang yang
diberi kuasa dan setelah diperiksa oleh kepala sekolah atau orang yang diberi kuasa bersama panitia
penerima, maka dibuat berita acara untuk ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak. Semua
berita acara dimaksud harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA atau proyek Pengembangan Buku
Dan Minat Baca Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
Paling lambat sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 surat perjanjian ini
4. Pengiriman Buku Pelajaran Dan Buku Pegangan Guru dapat dilaksanakan dengan pos melalui kerja
sama dengan PT. POS Indonesia ke alamat sekolah yang ditentukan. Bila ternyata pemakaian
transportasi yang dimaksud ayat 2 pasal ini tidak memungkinkan.
Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAN
1. Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengiriman Buku Pelajaran Dan Buku Peangan Guru Sekolah Dasar
seperti yang dimaksud pasal 2 dan 3 di atas harus dapat diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal dimulai pekerjaan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja yaitu sejak tanggal 25 Mei 2006
sampai dengan tanggal 20 Oktober 2006
2. Apabila karena suatu hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ayat 1 pasal ini
yang di sebabkan oleh pasal 9 atau alas an lain yang dapat diterima PIHAK PERTAMA maka PIHAK
KEDUA dapat mengajukan masa perpanjangan waktu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dimaksud ayat 1 pasal ini
3. Permintaan perpanjangan waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali
yang disertai alasan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK PERTAMA
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterima PIHAK PERTAMA surat permintaan
seperti ayat 3 pasal ini dan PIHAK PERTAMA behun memberikan jawaban, maka permohonan itu
dianggap disetujui dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA
5. Penyerahan buku yang, dimaksud pasal 2 dan pasal 3 di atas dilakukan setelah tanggal yang
ditetapkan pada ayat 1 pasal ini atau menurut waktu yang disepakati sebagai akibat perpanjangan
waktu yang dimaksud ayat 2 dan 3 pasal ini, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi
denda keterlambatan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pasal 6 surat perjanjian ini.
Pasal 6
SANKSI DAN DENDA
1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Buku Pelajaran dan Buku Pegangan Guru sesuai
dengan jangka waktu yang ditetatapkan dalam pasal 5, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi
denda keterlambatan sebesar 1% atau (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari
keterlambatan dan maksimal 5 (lima persen) dari nilai kontrak.
2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dalam memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan dalam
pasal 3 di atas, dikenakan denda berupa penggantian barang sejumlah kekurangan yang tidak
memenuhi syarat teknis ditambah 5 % (lima persen) dari nilai pengurangan kualitas dan kuantitas. atas
beban biaya PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerjasecara sepihak, apabila:
a. PIHAK KEDUA menyerahkan atau mengalihkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud pasal 2 di atas
sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KEDUA tanpa memberitahu dan Atau Persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA.
b. PIHAK KEDUA setelah dikenakan denda maksirnum atau mendapat teguran tertulis sebanyak 3
(tiga) kali seeara berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, masih tidak memenuhi kewajiban
makasemua biaya – biaya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja ini menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA sepenuhnya.
c. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah surat perjanjian pemborongan ditandatangani,
maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara dan di setorkan ke kas Negara.
Pasal 7
KEPEMILIKAN NASKAH
1. Hak Cipta naskah Buku Pelajaran dan Buku Pegangan Guru untuk mata pelajaran BAHASA INDONESIA
seperti dikerjakan, ada pada PIHAK KEDUA dan PIHAK PER’TAMA akan memberikan jaminan PIHAK
KEDUA berupa hak untuk :
a. Menerbitkan memasarkan dan menjual buku-buku mata Pelajaran BAHASA INDONESIA seperti yang
sedang dikerjakan sama dengan harga yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
b. Menerbitka, memasarkan dan menjual edisi buku pelajaran BAHASA INDONESIA seperti yang yang
dikerjakan sekarang di luar daerah PIHAK PERTAMA, dengan harga yang sama seperti ayat a pasal ini.
2. Kepemilikan, Hak Cipta ini harus dijamin oleh PIHAK KEDUA,bahwa buku tersebut bukan merupakan buku
jiplakan atau plagiat dalam benuk apapm dari pengarang dan atau dari penerbit lain.
3. Ap-abila terjadi hal seperti dimaksud ayat 2 pasal ini, maka seluruh akibatya baik finansial maupun material
menjadi beban dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan segala kewenangan yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA takan batal secara otomatis.
Pasal 8
KEKURANGAN DAN KESALAIIAN PENGIRIMAN
1. PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang seperti yang dimaksud 1 pasal 2 di atas kepada alamat yang
telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dalam keadaan baik dalam arti tidak rusak.
Jumlah barang harus sesuai dengan pasal 2 ayat 2 dan alamat pengiriman sesuai dengan yang ditetapkan
dalam lampiran 1 surat perjanjian pemborongan ini.
2. Apabila terjadi kerusakan dan atau kekurangan jumlah yang disebabkan oleh proses pengiriman, maka
PIHAK KEDUA mengganti dengan buku yang sama atas biaya dan tanggumgan PIHAK KEDUA sendiri,
dalam waktu puling lambat 3 (Tiga) hari setelah pemberitahuan kekurangan atau kerusakan buku,
dimaksud, yang kemudian dikirimkan kembali kepada alamat penerima buku yang rusak atau kurang
tersebut.
3. Apabila terjadi kesalahan pengiriman (tidak cocok dengan alamat yang telah ditentukan), maka PIHAK
KEDUA wajib membetulkannya atau mengganti dengan buku yang sama dan mengirimkannya kembali atas
biaya PIHAK KEDUA dalam waktu lambat 3 (tiga) minggu setelah pemberitahuan kesalahan tersebut.
Pasal 9
FORCE MAJEUR
1. Yang digolongkan dalam pengertian force majeur dalam Surat Perjanjian Pemborongan ini adalah kejadiankejadian
Yang dapat diatasi maupun dihindari, antara lain: bencana antara lain gempa bumi, kebakaran,
banjir, angin topan, tanah longsor, pemogokan, pemberontakan, peperangan, peraturan pemerintah,
rnaupun hal-hal lain di luar kemampuan PIHAK KEDUA, dan disetujui PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA harus melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 48 (empat
puluh delapan) jam setelah terjadinya hal-hal seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini, dan apabila PIHAK
KEDUA memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dapat sekaligus
mengajukan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan atau permohonan dari PIHAK
KEDUA mengenai ayat 1 dan 2 pasal ini, PIHAK PERTAMA belum memberikan jawaban, maka dapat
diartikan bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui atau dapat menerima pemberitahuan atau permohonan
PIHAK KEDUA tersebut.
Pasa110
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
1. PIHAK PERTAMA atau orang yang ditunjuk berhak untuk memeriksa dan atau menguji naskah buku yang
sedang atau telah dikerjakan, termasuk bahan-bahan yang pergunakan, untuk mencocokkan dengan
spesifikasi teknis yang diminta PIHAK PERTAMA dalam Surat Perjanjian Pemborongan ini, sebelum pengepakan
dimulai.
2. PIHAK KEDUA harus menyiapkan segala keperluan yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian
tersebut pada ayat 1 pasal ini, antara lain naskah yang akan dicetak dan telah disetujui, Jenis kertas yang
dipergunakan, proses penjilidan, pengepakan, dan bahan-bahan lain yang diperlukan, serta
memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA bahwa waktu pengepakan akan dim u1ai.
3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di tempat PIHAK KEDUA atau sub Kontraktor nya
dan atau tujuan akhir pengiriman barang – barang. Apabila pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat
PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua fasilitas yang diperlukan serta bantuan
yang layak untuk kelayakan dan pengujian
4. Apabila ditentukan barang – barang yang tidak sesuai pada saat pemeriksaan atau pengujian baik jumlah
kualitas maupun kuantitasnya, maka pihak PIHAK PERTAMA berhak menolak sebagian atau seluruh
barang yang diperiksa atau diuji. PIHAK KEDUA wajib mengganti barang – barang yang telah ditolak
tersebut atau melakukan perbaikan atau perubahan yang dianggap perlu, sehingga dapat memenuhi
spesifikasi yang diminta.
Pasal 11
JAMINAN PELAKSANAAN
1. Sebelum Surat perjanjian ditandatangani PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan Pelaksanaan kepada
PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai harga fisik kontrak atau sebesar Rp.
46.882.250,00 (Empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah).Dalam bentuk surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan yang telah
ditentukan oleh Menteri Keuangan
2. Jangka waktu surat jaminan tersebut tersebut pada ayat 1 pasal ini adalah 150 (seratus lima puluh), hari
kalender, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
3. Surat jaminan ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seelah seluruh
pekerjaan pengadaan dan pengiriman barang – barang yang dimaksud dalam pasal 2 selesai dilaksanakan
100 % yang dibuktikan dengan diterimanya Berita Acara Serah Terima Barang dari sekolah yang
bersangkutan.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditentukan dalam Surat
Perjanjian ini, maka jaminan pelaksanaan PIHAK KEDUA dinyatakan menjadi Milik Negara dan PIHAK
PERTAMA akan menguangkan dan menyetorkannya ke kas Negara.
Pasa1 12
HARGA KONTRAK BORONGAN
1. Jumlah biaya pemborongan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pengiriman barang – barang
seperti dimaksud dalam pasal 2 di atas seluruhnya berjumlah Rp. 937.879.000,00 (Sembilan ratus tiga
puluh tujuh juta euam ratus empat puluh lima ribn rupiah).yang terdiri dari :
a. Buku siswa : Rp. 891.879.754,00
b. Buku pegangan Guru : Rp. 45.765.234,00
Jumlah : Rp. 937.644.988,00
Dibulatkan : Rp. 937.645.000,00
Tebilang : Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah
2. Ppn untuk pengadaan dan pengirirnan barang-barang pasal 2 ayat 1 pasal ini ditanggung oleh Pemerintah
sesuai dengan INPRES Nomor 2 tahun 1994 tanggal 4 Januari 1994 tentang PPn ditanggung oleh
Pemenintah atas impor dan penyerahan Buku -Buku Pelajaran umum.Kitab Suci, Buku-Buku Pelajaran
Agama, untuk itu dinilai konntrak seperti ayat 1 di atas tidak termasuk nilai Ppn.
3. Biaya pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud ayat 1 pasal ini dibebenkan pada jaminan Bank Dunia No.
3887-IND Schedule 1 category 1.yang dituangkan dalam DIP Bagian Proyek Pengembangan Buku dan
Minat Baca Kntor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengahtahun anggaran
2005/2006 Nomor. 446/XIV/5/- / 2005 tanggal 16 Mei 2005.
Pasal 13
PEMBAYARAN
1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
tahapan kemajuan pekerjaan yang diatur sebagai berikut:
I. UANG MUKA
Uang muka pembayaran ditetapkan sebesar 20% dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti
yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini.
Besarnya pembayaran tersebut adalah:
20% X Rp 937. 645.000, 00 = Rp 187.529.000,00
Terbi]ang : Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus di puluh sembilan ribu rupiah.
II. ANGSURAN PERTAMA
Pembayaran angsuran pertama ditetapkan sebesar 50% dikurangi uang muka dari keseluruhan harga
kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasa112 perjanjian ini. Besarnya pembayaran tersebut
adalah:
50% X Rp . 937. 645.000,00. = Rp 468.822.000,00
Uang muka = Rp 187.529.000, 00 -
= Rp 281.293.500,00
Terbilang : Dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus
rupiah.
III. ANGSURAN KEDUA
Pembayaran angsuran kedua ditetapkan sebesar 40% dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti
yang tercantu dalam pasa112 perjanjian ini.
Besarnya pembayaran tersebutadalah:
40% X Rp 937. 645. 000, 00 = Rp 375.058.000,00
Terbi]ang : Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah.
IV. ANGSURAN KETIGA
Pembayran angsuran ketiga ditetapkan sebesar 10% dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti
yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini.
Besarnya pembayaran tersebut adalah :
I 0 % X Rp 937. 645.000, 00 = Rp 93.764.500.00
Terbilang : Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah.
V. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Rekening PIHAK KEDUA pada Bank BNI
Cabang Semarang Jalan Gajah Mada 17 Semarang dengan nomor rekening 00. 7654.321.008.
Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
2. Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, Maka kedua belah pihak sepakat
penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di kantor
Pengadilan Negeri Semarang.
Pasal 15
BEBAN PAJAK DAN MATERAI
Beban pajak dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan SuratPerjanjian
Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman Buku Pelajaran dan Buku Pegangan Guru mata pelajaran
BAHASA INDONESIA untuk Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dalam kontrak ini menjadi tanggungan
sepenuhnya PIHAK KEDUA.
Pasal 16
PENUTUP
1. Kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Kontrak ini dibuat rangkap 15 (lima belas) untuk rangkap pertama sampai delapan dibubuhi materai
secukupnya, dan masing – masing mempunyai kekuatan hokum yang sama
3. Apabila terjadi perbedaan persyaratan dan atau pengertian antara kontrak ini dengan RKS dan lampiran –
lampirannya maka yang berklaku adalah ketentuan yang ada dalam kontrak ini.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Penerbit Pemimpin Bagian Proyek
MEDIA SARANA PUSTAKA pengembangan Buku dan
Minat Baca
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
PURNOMO, SE Drs.ALI AKBAR
SURAT PERJANJIAN UTANG – PIUTANG
A. SURATPERJANJIAN UTANG – PIUTANG
SURAT PERJANJIAN UTANG – PIUTANG
Pada hari ini Kamis tanggal lima belas September tahun dua ribu Lima, kami yang bertanda tangan di bawah
ini
1. Nama : SISKA JENNY MUNANDAR
Umur : 34 tahun
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Alamat : Jln. C. Simanjuntak Nomor 27 Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : RINI UTAMI
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Taman Siswa Nomor 22 Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
a. Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KESATU telah dengan sah dan benar rmempunyai utang uang
karena pinjaman Kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta
rupiah).
b. PIHAK KESATU mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA
sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ini, sehingga surat perjanjian ini diakui oleh dua belah pihak dan
bcrlaku sebagai tanda penerimaan yang sah
c. PIHAK KFDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK KESATU
tersebut di atas.
d. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat scrta
ketetapanan-ketetapan dalam perjanjian ini yang diatur dalam 8 (delapan) pasal sebagai berikut :
Pasal 1
PEMBAYARAN
PIHAK KESATU berjanji akan membayar uang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta
rupiah) tersebut selambat – lambatnya tanggal 5 Januari 2006 (lima Januari tahur ribu enam) kepada PIHAK
KEDUA.
Pasal 2
BUNGA
1. PIHAK KESATU wajib membayar bunga atas uang pinjaman tersebut sebesar 3% (Tiga persen) atau
sejumlah Rp 3.750.0 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan hingga pelunasan
keseluruhan hutang PIHAK KESATU dilakukan
2. Pembayaran bunga tersebut dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap tanggal l pada bulan
yang sedang berjalan selama berlakunya surat perjanjian ini.
3. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA
pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta jalan Cik Di Tiro 1 Yogyakarta dengan nomor rekening :
00.7.6543-02.001.
Pasal 3
PELANGGARAN
Jika PIHAK KESATU Ialai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Perjanjlan ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PIHAK KESATU atas salah satu atau beberapa
kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian maka PIHAK KEDUA berhak menagih
segera secara sekaligus jurnlah hutang pinjaman tersebut meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum dicapai.
Pasal 4
HAL – HAL YANG TIDAK DIINGINKAN
PIHAK KEDUA berhak menagih kembali seluruh uang hutangPIHAK KESATU secara sekaligus, apabila :
1. PIHAKKESATU dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini
dicapai
2. PIHAK KESATU meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika ahli waris PIHAK
KESATU sanggupdan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi surat perjanjian ini.
Pasal 5
BIAYA PENAGIHAN
Semua biaya penagihan hutang tersebut di atas, termasuk biaya juru sita dan biaya-biaya kuasa PIHAK KEDUA
untuk menagih hutang tersebut, menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU.
Pasa1 6
BIAYA – BIAYA LAINNYA
Biaya pembuatan surat perjanjian ini dan segala biaya yang berhubungan dengan hutang pinjaman tersebutdi
atas menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
Pasa17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang ini telah
bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan halhal
atau perselisihan yang mungkin timbul.
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang
melegakan kedua belah pihak , kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan
memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Yogyakarta dengan segala akibatnya.
Pasal 8
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas berrnaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua
berkekuatan hukum yang sama serta masing – masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
SISKA JENNY MUNANDAR RINI UTAMI
SAKSI I SAKSI II
UMAR HADI MULYONO RITA LUCKY HERMAWAN
B. SURAT PERJANJIAN UTANG – PIUTANG DENGAN KUASA HIPOTEK
SURAT PERJANJIAN UTANG – PIUTANG
Kami yang bertanda tangan di bawah :
1. Nama : TEDDY HARIMUKTI
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Panglima Polim Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : DODDY SURYA
Umur : 45tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Perjuangan Nomor Kebon jeruk, Jakarta Barat
Selanjutnna disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan, bahwa:
a. PIHAK PERTAMA telah benar-benar dan sah mempunyai utang uang karena pinjaman kepada PIHAK
KEDUA, sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
b. PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima jumlah uang tersebut secara lengkap dari PIHAK KEDUA
sebelum penandatanganan surat perjanjian ini dengan tanda bukti penerimaan terlampir.
c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari PIHAK PERTAMA.
d. Kedua belah pihak te]ah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta
ketetapan-ketetapan dalam perjanjian ini yang diatur dalam 8 (delapan) pasal sebagai berikut :
Pasal 1
ANGSURAN PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA berjanji akan membyar hutang uang sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) tersebut secara mengangsur.
2. Jumlah angsuran pembaiyaran tersebut sekurang – kurangnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
setiap bulan, dimanaPembayaran PIHAK PERTAMA tersebut selambat – lambatnya tanggal 5 untuk tiap-tiap
bulan, demikian selanjutntya sampai PIHAK PERTAMA tersebut lunas.
Pasal 2
BUNGA
PIHAK PERTAMA dibebaskan dari bunga utang, hingga keseluruhan pembayaran PIHAK PERTAMA sesuai
jumlahnya dengan banynya uang pinjaman asli PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 3
CARA PEMBAYARAN
Cara pembayaran utang PIHAK PERTAMA dapat dilakukan dengan cara:
1. Langsung membayarkan uang angsuran tersebut kepada PIHAK KEDUA di rumah kediaman PIHAK
KEDUA yang beralamat Jalan Perjuangan Nomor 13 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2. Melalui nornor rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mega Indonesia Cabang Jakarta Jalan Hayam Wuruk
Nomor 56 Jakarta Barat dengan nomor rekening : 0002.34.567.08-009. Dalam hal ini tanggal penyetoran
tersebut harus sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 tersebut di atas dan PIHAK PERTAMA memberitahukan
melaluiNomor telepon PIHAK PERTAMA yang memberitahukan bahwa PIHAK PERTAMA telah
melaksanakan pembayaran
3. Melalui Wasel Pos, di mana tanggal pembayaran PIHAK PERTAMA dan resi wasel tersebut berlaku
sah sebagai tanggal pembayaran tersebut harus sesuai dengan pasal 1 ayat 2 perjanjian ini
Pasal 4
PELANGGARAN
Apabila PIHAK PERTAMA lalai atau melakukan pelanggaran dari pasal 1 surat perjanjian ini maka PIHAK
KEDUA berha menagih sebagian atau keseluruhan jumlah utang PIHAK PERTAMA dengan seketika atau
sekaligus. Pelanggarn atau pengabaian kewajiban PIHAK PERTAMA dapat dianggap bahwa PIHAK PERTAMA
telah gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini tanpa perlu dibuat pernyataan untuk itu
Yang dimaksud dengan kelalaian atau pelanggaran PIHAK PERTAMA tersebut adalah :
1. PIHAK PERTAMA mengabaikan kewajibannya sesai dengan bunyi surat perjanjian pasal 1 dan pasal 3
yang telah disepakatinya
2. Cara pembayaran PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan cara pembayaran sesuai yang telah disepakati
sesuai dengan pasal 3 surat perjanjian ini.
3. Tanggal pembayaran PIHAK PERTAMA melewati jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati sesuai
pasal 1 ayat 2 surat perjanjian ini.
Pasal 5
BIAYA – BIAYA
Segala biaya yang dikeluarkan PIHAK KEDUA untuk menagih utang tersebut, antara lain :
1. Biaya Teguran PIHAK KEDUA
2. Biaya untuk PIHAK KETIGA yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk menagih utang yang besarnya
(menurut kebiasaan)adalah 5 % (lima persen) dari semua jumlah uang yang ditagih sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK PERTAMA
Pasal 6
PEMBERIAN KUASA
Kedua belah pihak dengan ini memberikan kuasa yang sah dan tidak dapat ditarik kembali kepada :
1. Nama : HENRY SIDIK
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Gajah Mada Nomor 17 Jakarta
2. Nama : SONY MURYANTO
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
alamat : Jln. Hang Lekir Nomor 215 Jakarta Selata
3. Nama : FERRY NABABAN
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Kalibata Nomor 234 Jakarta Selatan
Masing – masing atau bersama – sama, kekuasaan yang merupakan bagian mutlak dari perjajian utang – piutang
ini dan tidak dapat berakhir karena ditarik kembali oleh PIHAK PERTAMA atau karena PIHAK PERTAMA
meninggal dunia. Kekuasan sah yang diberikan kepada mereka bertiga adalah untuk :
Pertama : Untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA untuk menjamin yang lebih jauh pembayaran selayaknya dari
segala sesuatu yang atas kekuatan perjanjian ini harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,
baik jumlah pinjaman pokok maupun karena biaya – biaya yang dimaksud dalam pasal 5 surat perjanjian ini,
memasang hipotek pertama sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk PIHAK KEDUA dalam
perjanjian ini berupa :
Sebidang tanah hak milik dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4-IVDC, dengan luas 360 (tiga ratus enam puluh)
meter persegi. Terletak di daerah Jampang, kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Povinsi jawa Barat, yang
diuraiakan dengan gambar Situasi Nomor 66C tanggal 13 Juni Kelarasaan sah vang diberikan 1987
Demikian berikut bangunan dan sarana yang sekarang terdapat diatas tanah tersebut yang menurut sifat,
peruntukan, dan/atau menurut undang – undang dapat digunakan sebagai harga tetap, dengan syarat – syarat
dan ketentuan perjanjian – perjanjian yang sudah lazim untuk hipotek pertama dan yang dikehendaki PIHAK
KEDUA, terutama perjanjian – perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 1178, pasal 1185 dan pasal 1210 Kitab
Undang – Undang Hukum Perdata dan pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
Kedua : untuk menerima pemasangan hipotek ini menghadap di mana pun juga, memberi keteranganketerangan
yang diperlukan, menandatangani akte-akte dan surat-surat lain yang perlu, mernilih tempat tinggal
dan mengenai hal tersebut melakukan juga segala sesuatu yang diperlukan.
Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang telah mengikatkan dalam perjanjian utang – piutang ini telah
bersepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mu fakat guna menyelesaikan halhal
atau perselisihan yang mungkin timbul
2. Apabila ternyata jalan musyawarah dianggap tidak berhasil untuk mendapatkan penyelesaian yang
melegakan kedua belah pihak, kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan
memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri jakarta dengan segala akibatnya.
Pasal 8
PENUTUP
perjanjian ini dibuatdi atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua
berkekuatan hukum yang sama masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
Demikian SuratPerjanjian ini dibuatdan ditandatangani di Jakarta Oleh kedua belah pihak pada hari ini Selasa
tanggal 3 (tiga) Januari tahun 2006 (Dua ribu enam).
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
TEDDY HARIMUKTI DODDY SURYA
SURAT PERJANJIAN GADAI
A. SURAT PERJANJIAN GADAI SEPEDA MOTOR
SURAT PERJANJIAN GADAI SEPEDA MOTOR
Pada hari ini Senin tanggal 12 (dua belas) Juni tahun 2006 (dua ribu enam), telah diadakan perjan jian gadai
Yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian gadai, antara :
1. JOKO TIMUR, 35 tahun, beralamat di Dusun Prenggan, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, pemegang K’IP Nomor : 0426554/18111971/09087 , pemegang SIM Nomor :
7111345 74582, dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut: PIHAK
PERTAMA______________________________________________________________________
2. SUJATMIKO, 42 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Godean Km. 7 Nomor 225, Godean,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam ha1 ini bentindak atas nama diri pribadi yang
selanjutnya disebut: PIHAK KEDUA__________________________________________________
Kedua belah pihakdengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk
menggadaikan kepada PIHAK KEDUA barang berupa:
SEPEDA MOTOR, Merek/Type: CHERRY/C-125, Tahun pembuatan: 2004, Nomor rangka: DC87543242, Nomor
mesin C125F2340132, Warna: Merah, dalam kondisi baik dan layak jalan, yang untuk selanjutnya disebut
KENDARAAN
Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian gadai kendaraan antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini di mana syarat – syarat serta
ketentuan -ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 16 (enam belas) pasal, sebagai berikut:_________
PASAL 1
JAMINAN
1. PIHAK PERTAMA memberikan jaminannya bahwa kendaraan yang digadaikannya adalah benar-benar milik
sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihaklain yang turut memililkinya, tidak atau belum pernah dijual atau
dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun
juga._______
PASAI. 2
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN GADAI
Perjanjian gadai ini dilangsungkan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak tangga112 Juni 2006 dan
berakhir pada tanggal 11 Oktober 2006
Pasal 3
PENYERAHAN KENDARAAN
1. PIHAK PERT’AMA menyerahkan Kendaraan kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatangani Surat
perjanjian ini_______________________________________________________________________
2. PIHAK PERTAMA juga menyerahkan kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli
berikut Foto kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) Nomor 6744234 dari kendaraan yang dimaksud
serta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama PIHAK PERTAMA_____________
Pasal. 4
HARGA GADAI
1. Harga gadai untuk kendaraan tersebut di atas adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)_________
2. PIHAK KEDUA akan membayarkan keseluruhan uang tersebut secara sekaligus bersamaan dengan
penandatanganan surat perjanjian gadai ini, dengan demikiaan surat perjanjian ini berlaku sebagai
tanda bukti pembayaran yang sah atas uang gadai kendaraan termaksud._______________________
PASAL 5
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN
1. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menentukan jangka waktu pembayaran bagi PIHAK
PERTAMA selama 4 (empat) buIan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 surat perjanjian gadai ini.
2. Pembayaran tersebut ditambah dengan sejumlah bunga sepertiyang tertulis dalam pasal 6 perjanjian
ini yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan dianggap sebagai hutang PIHAK PERTAMA
PASAL 6
BUNGA
1. Bunga atas gadai kendaraan ini ditentukan sebesar 4% (empat persen) setiap bulan yang dihitung
secara flat atau rata setiap bulannya.
2. Perhitungan keseluruhan bunga berikut besarnva perhitungan pembayaran PIHAK PERTAMA adalah
sebagai berikut : ___________________________________________________________________
1.1. Hutang pokok sebesar : Rp 4. 000.000,00
1.2. Bunga (4% X 4 X Rp. 4.000.000, 00) : Rp 640.000,00 +
Jumlah Rp 4. 640.000,00
Terbilang : Empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah.
PASAL 7
CARA PEMBAYARAN
Keseluruhan jumlah uang sebanyak Rp. 4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) akan
dibayarkan secara sekaligus oleh PIHAK PERTAMA bersamaan dengan berakhirnya perjanjian ini.
Yaitu tanggal 11 Oktober 2006 sesuai pasal 2 perjanjian
PASAL 8
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN DENDA
1. PIHAK PERTAMA diangap terlambat membayar jika waktu pembayarannya melebihi tanggal yang telah
ditetapkan sesuai pasal 2 perjanjian ini.
2. Keterlambatan Pembayaran PIHAK PERTAMA menyebabkan PIHAK PERTAMA di kenakan Denda
sebesar 1 % (satu persen) perminggu dari besarnya pembayaran yang harus dibayarkannya atau sebesar
Rp. 46.400,00 (empat puluh enam ribu empat ratus rupiah)
3. Maksimal keterlambatan waktu pembayaran PIHAK PERTAMA ditetapkan 2 (dua) minggu
4. Apabila maksimal waktu keterlambatan pembayaran tersebut telah dilalui dan PIHAK PERTAMA tetap tidak
mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menjual
kendaraan tersebut di atas di mana hasil penjualan menjadi hak PIHAK PERTAMA setelah dikurangi
kewajiban pembayraannya yang berupa keseluruhan hutang PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 7 perjanjian ini
ditambah denda.
Pasal 9
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS
1. Sebelum jangka waktu gadai seperti yang tertulis pada pasal 2 Surat perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA
sarna sekali tidak dibenarkan meminta PIHAK PERTAMA untuk mengakhiri jangka waktu gadai dan
menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada PIHAK PERTAMA kecuali terdapat kesepakatan di
antara kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA untuk penggadaian ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang tambahan lagi dari PIHAK
PERTAMA dengan mengemukakan berbagai alasan atau dalih apa pun juga.
Pasal 10
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA diperbolehkan menggunakan kendaraan selama masa perjanjian adai ini berlangsung.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta kebaikan kondisi
kendaraan tersebut sebaik-baiknya atas biaya PIHAK KEDUA sendiri.
3. Apabila perjanjian gadai ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali kendaraan tersebut
kepada PIHAK PERTAMA, dalam keadaan jalan, terawat baik dan kondisinya lengkapseperti ketika PIHAK
KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA berikut kunci kontak, STNK asli, foto kopi BP’KB dan fato kopi
KTP atas nama PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
LARANGAN-LARANGAN
1. Status kepemilikan kendaraan tersebut di atas sepenuhnya berada di tangan PIHAK PERTAMA hingga
PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan
kepemilikannva, seperti :
a. Men jual.
b. Memindahtangaankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk
memindahtangankan kepemilikannya.
2. Pelanggaran PIHAK KEDUA atas ayat 1 pasal ini merupakan tindak pidana sesuai pasal 372 kitab Undang
–Undang Hukum Pidana.
PASAL 12
KERUSAKAN ATAS KENDARAAN
1. Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan karena pemakaian PIH AK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan tersebut, termasuk penggantian
spare part kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan spart part tersebut
tidakdapatdigunakan lagi.
2. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan
pada kendaraan yang di akibatkan oleh force majeure.
yang dirnaksud dengan force majeure adalah adanya bencana alam. seperli: banjir; gempa bumi, tanah
longsor, petir, angin topan, angin puting beliung, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal,
huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang yang mengganggu kelangsungan perjanjian gadai ini.
PASAL 13
KEHILANGAN ATA.S KENDARAAN
1. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan hilangnya kendaraan selama dalam penjagaan PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab pen uh atas kehilangan tersebut dengan diharuskan
untuk mengganti dengan kendaraan sejenis dengan tahun pembuatan dan kondisi sesuai atau sebanding
dengan kendaraan yan, disewanya.
2. PIHAK KEDUA diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengganti kendaraan vang hilang
tersebut.
3.
PASAL 14
HAL-HAL LAIN
Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah
untuk mufakat dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.
PASAL 15
PENI ELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belahpihak, maka kedua belah pihak akan berusaha
menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara keluargaan atau musyawarah untuk mufakat
sesuai ayat 1 pasal ini, rnaka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikanya secara hukurm dan
kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.
PASAL 16
PENUTUP
Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkuatan hukurm yang
sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak
ditandatangani kedua belah pihak.
Dibuat di : Godean, Sleman, Yogoyakarta
Tanggal : 1 Juli 2006
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
JOKO TIMUR SUJATMIKO
SAKSI
NORMAN SUWARDI
SURAT PERJANJIAN GADAI TANAH
Kami yang bertanda tangan di bawah ini pada hari ini Sabtu tanggal April tahun 2006, telah diadakan perjanjian
gadai yang ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Gadai, antara:
1. WAHYU UTOMO : 35 tahun, wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Setyabudhi Nomor 23, Mojorejo,
Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA ____________
2. JAWADI WIYONO : 44 tahun, Direktur CV SUKSES, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 55
Madiun, dalam hal ini bertindak dan atas nama perusahaannya, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.
KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu :
a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah dari sebidang tanah Hak Milik
yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 222-VIIF, Desa Saradan, Kecamatan Saradan,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi nomor 44C tanggal 7
Januari 1997, seluas 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) meter persegi, dan untuk selanjutnya disebut
TANAH.
b. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini akan MENGGADAIKAN dan menyerahkan TANAH kepada PIHAK
KEDUA.
c. Bahwa kedua belah pihak telah bersepakat bahwa Perjanjian Gadai TANAH antara PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini
d. Bahwa kedua belah pihak telah meningkatkan diri dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang
tertulis di dalam surat perjanjian gadai ii yang diatur dalam 14 (empat belas) pasal, sebagai berikut :
PASAL 1: Masa berlakunya perjanjian gadai ini dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak
tanggal 1 April 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2007
PASAL 2 : Sebelum jangka waktu gadai berakhir, PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibernarkan meminta PIHKA
PERTAMA untuk mengakhiri jangka waktu gadai kecuali terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA untuk Perjanjian Gadai ini tidak diperbolehkan untuk memungut uang tambahan lagi dari PIHAK
PERTAMA dengan mengemukakan berbagai alasan atau dalih apapun juga.
PASAL 3 : Harga gadai atas tanah tersebut di atas adalah RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di mana
PIHAK KEDUA akan membayarkan keseluruhan uang tersebut secara sekaligus bersamaan dengan
penandatanganan surat perjanjian gadai ini dan dengan demikian surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti
pembayaran yang sah atas uang gadai tanah termaksud
PASAL 4 : PIHAK PERTAMA menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimilikinya kepada PIHAK
KEDUA setelah ditandatangani Surat Perjanjian Gadai ini.
PASAL 5 : Status kepemilikan tanah tersebut di atas sepenuhnya berada di tangan PIIIAK PERTAMA hingga
PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan
kepemilikannya, seperti: menjual atau memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang
bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya selama masa berlangsungnya perjanjian ini.
Pelanggaran PIHAK KEDUA atas perbuatannya untuk memindahtangankan kepemilikan tanah tersebut
merupakan tindak pidana sesuai Pasa1372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PASAL 6 : PIIIAK PERTAMA dikenakan bunga atas Perjanjian Gadai tanah ini clan keseluruhan pembayaran
ditambah dengan sejumlah bunga harus dibayarkan PIIIAK PERTAMA pada saat berakhirnya Surat Perjanjian ini.
Besarnya bunga ditetapkan sebesar 3% (Tiga persen) setiap bulan yang dihitung secara flat atau rata setiap
bulannya.
PASAL 7 : Perhitungan pembayaran berikut bunga yang harus dibayar PIIIAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
Hutang pokok = Rp 25.000.000,00
Bunga (3% X 12 X Rp. 25.000.000,00) = Rp 9.000.000,00+
Jumlah = Rp 34.000.000,00
Terbilang = Tiga puluh empat juta rupiah.
PASAL 8 : PIHAK PERTAMA dianggap terlambat membayar jika waktu pembayarannya melebihi tangga131
Maret 2007 seperti yang telah tertulis dalam Pasa11 Perjanjian ini. Atas keterlambatan pembayaran tersebut
maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda yang ditetapkan sebesar 0,5% (Setengah persen) setiap minggu dari
besarnya pembayaran keseluruhan atau sebesar Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Maksimal
keterlambatan waktu pembayaran PIIIAK PERTAMA ditetapkan 4 (empat) minggu atau 1(satu) bulan atau selar::
lambatnya tanggal 30 April 2007.
PASAL 9 : Apabila setelah tanggal 30 April 2007 dilalui dan ternyata PIHAK PERTAMA tetap tidak mampu
melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka PIHAK PERTAMA memberi kuasa penuh kepada PIHAK
KEDUA untuk menjual tanah miliknya.
PASAL 10 : PIHAK KEDUA akan menjual tanah tersebut di muka umum menurut harga pasaran atau dengan
cara lain yang diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku dan dengan yang dianggap baik oleh PIHAK
KEDUA clan PIHAK KEDUA diharuskan memberitahukan masalah penjualan tanah tersebut kepada PIHAK
PERTAMA.
PASAL 11 : Hasil penjualan tanah menjadi hak PIHAK PERTAMA setelah dikurangi kewajiban pembayarannya
yang berupa hutang pokok PIHAK PERTAMA ditambah bunga dan denda.
PASAL 12 : Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. maka kedua belah pihak akan berusaha
menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.Apabila perselisihan tersebut tidak
dapat diselesaikan sekekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, maka kedua pihak bersepakat untuk
menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal umum clan
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun.
PASAL 13 : Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan
hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak
ditandatangani kedua belah pihak.
HAK PERTAMA PIHAK KEDUA
JAHYU UTOMO JAWADI WIYONO
SAKSI I SAKSI II
DW I SATRIO UTARI SRI MURYATI
CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : [ ________________________________ ]
Alamat : [ ________________________________ ]
Jabatan : [ ________________________________ ]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan / Usaha
[ ___________ ], yang berkedudukan di [ ___________ ], Jenis Usaha [ ____________ ] Selanjutnya dalam
surat perjanjian ini disebut sebagai [______________ ] Pihak Pertama (Pengusaha)
2. Nama : [ _______________________________ ]
Jenis Kelamin : [ _______________________________ ]
Tempat & Tgl lahir : [ _______________________________ ]
Umur : [ _______________________________ ]
Alamat : [ _______________________________ ]
No.KTP : [ _______________________________ ]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
(karyawan).
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
Pasal 1
Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima Pihak Kedua sebagai karyawan/pekerja perusahaan [___],
yang terletak di [___], dalam bidang tugas [___], dan Pihak kedua dengan ini menyatakan bersedia menjadi
karyawan Pihak Pertama dalam bidang tugas [___].
Pasal 2
Masa Percobaan ditetapkan selama 3 bulan dihitung sejak tanggal masuk diterima bekerja (perjanjian kerja waktu
tertentu tidak boleh disyaratkan dalam masa percobaan), yakni sejak tanggal [___]. Upah diberikan secara
(bulanan, harian, mingguan), besarnya upah pokok Rp [___],- dengan waktu kerja sehari [___] jam, atau [___]
jam seminggu.
Pasal 3
Tunjangan-tunjangan di luar upah adalah:
Tunjangan makan Rp [______ ],-
Tunjangan transport Rp [______ ],-
Bonus Rp [______ ],-
Pasal 4
Apabila Pengusaha atau Pekerja mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebelum waktunya berakhir,
maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar
sisa upah pekerja sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai, kecuali apabila putusnya hubungan kerja
karena alasan memaksa/kesalahan berat pekerja.
Pasal 5
Pihak Pertama dan Kedua bersedia mentaati isi peraturan perusahaan, dan pihak kedua akan patuh pada tata
tertib perusahaan.
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, berlaku ketentuan isi KKB dan/atau peraturan perusahaan
(jika perusahaan belum memiliki KKB atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja ini dibuat lebih rinci lagi
dengan mengacu pada pedoman pembuatan peraturan perusahaan)
Pasal 7
Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat,
dan apabila tidak dapat diselesaikan para pihak akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tarakan.
Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan
sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatanganinya diatas kertas bermaterai
yang berlaku.
Dibuat di ………………………………
Tanggal,………………………………..
Pihak I I Pihak II
[ ____________________ ] [ ____________________ ]
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT USAHA
Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas bukan september tahun dua ribu sembilan, kami yang bertanda
tangan di bawah ini
1. Hani Rochmanudin, swasta, bertempat tinggal di Jl. Bara Api No 13, Kota Neraka, Propinsi Jahannam,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak
Pertama
2. Fadilah Nur Rizki, swasta, bertempat tinggal di Jl. Senayan City No 11, Kota Senayan, Propinsi DKI
Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga
sebagai Pihak Kedua
Kedua belas pihak dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua berupa
tempat usaha dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :
1. Sambungan listrik sebesar 1300 watt dari PLN dengan nomor kontrak 123456788262
2. Sambungan telepon tetap (0274) 7846817
Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
1. Perjanjian sewa menyewa ini berlaku tiga hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir
dengan sendirinya pada 31 September 2012.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah
pihak.
3. Pihak kedua dalam jangka waktu tiga bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian harus menyatakan
kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini
Pasal 2
1. Uang sewa tempat usaha adalah sebesar Rp. 1.500.000/tahun yang telah dibayar secara tunai oleh Pihak
Kedua pada saat ditanda-tanganinya perjanjian ini
2. Akta perjanjian ini juga berlaku sebagai kuitansi (tanda terima pembayaran) yang sah
Pasal 3
1. Pihak Pertama menyerahkan rumah kepada Pihak Kedua dalam keadaan kosong dari penghuni dan barangbarang
milik Pihak Pertama
2. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, Pihak Kedua harus menyerahkan kembali tempat usaha dalam keadaan
kosong dan terpelihara kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk menyediakan
sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari Pihak Kedua
Pasal 4
1. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sebagai rumah tinggal
2. Pihak Kedua atas tanggungan sendiri dapat melakukan perubahan pada rumah yang tidak akan mengubah
konstruksi dan NJOP dan tambahan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
menjadi milik Pihak Pertama
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dengan ijin tertulis dari Pihak Pertama
Pasal 5
1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama masa perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak akan
mendapatkan tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tanah dan
rumah tersebut
2. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap rumah tersebut, Pihak Kedua tetap dapat menikmati hak
sewa sampai berakhirnya perjanjian ini
Pasal 6
Selama perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya sebagian
ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
Pasal 7
Segala kerusakan kecil maupun besar dari tempat usaha tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak
Kedua kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh Pihak Kedua (force majuer) akan ditanggung
secara bersama oleh kedua belah pihak
Pasal 9
Segala pungutan dan/atau iuran termasuk namun tidak terbatas pada iuran warga, tagihan listrik, telepon, dan air
menjadi tanggungan Pihak Kedua selama masa perjanjian berlangsung
Pasal 10
Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam adendum yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama
Pasal 11
1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya
secara musyawarah
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih
domisili hukum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok
Demikian perjanjian in disetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksisaksi
yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama
Pihak Pertama Pihak Kedua
Hani Rochmanudin Fadilah Nur Rizki
Saksi :
Fauzan Abadi
AKAD PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI
Akad perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal : 2009
Oleh dan antara :
Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama : Hani Rochmanudin
Alamat : Jl. Kaliurang km 10 Ngaglik Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 7478417, 7846817
Dalam hal ini, bertindak dan atas nama Pimpinan Paramitra Group dan disebut pihak I, kemudian
Nama : Supatmo Priyo
Alamat : Jl.Dorodasih No.7 Patangpuluhan Yogyakarta
Telp.(0274) 415211
Dalam hal ini, bertindak dan atas nama Investor dan disebut pihak II
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melakukan akad perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pihak I berkedudukan sebagai pemilik perusahaan ”Paramitra Group” (Paramitra Training Centre & Revita Refil and
Service Printer) yang berkududukan di Jl. Kaliurang km 10 No.333 Manukan RT.03/08 Sinduharjo Ngaglik Sleman
2. Pihak II berkedudukan sebagai investor terhadap ke pihak I.
3. Pihak II memberikan investasi sebesar Rp. 10.000.0000,-
4. Pihak I akan mengembalikan investasi pihak II dengan cara di angsur selama 25 kali ditambah bagi hasil sebesar Rp.
2,25% dari total investasi
5. Pihak II akan membayar anguran setiap bulan sebesar Rp. 4000.0000 dan bagi hasil Rp. 225.000 pada tanggal 20
6. Pihak II mendapat prosentase keuntungan / fee yang besarnya tergantung dari kesepakatan dari pihak I terhadap
kontribusi pekerjaan yang diberikan kepada pihak I
7. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum di dalam perjanjian ini, akan di lakukan secara musyawarah antara kedua
belah Pihak.
Yogyakarta, 06 Januari 2009
Pihak I Pihak II
( Hani Rochmanudin ) ( Supatmo Priyo )
Saksi ______________________
AKAD PERJANJIAN KERJASAMA USAHA
Akad perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal : 06 Maret 2009
Oleh dan antara :
Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama : Hani Rochmanudin
Alamat : Jl. Kaliurang km 10 Ngaglik Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 7478417
Dalam hal ini, bertindak dan atas nama Pimpinan Paramitra Group dan disebut pihak I, kemudian
Nama : Yoyo
Alamat : Sindang Hilir 03/08 Cipaku, Cipaku, Ciamis Jawa Barat
Dalam hal ini, bertindak dan atas nama manajer Bengkel Las “Mitra Utama” dan disebut pihak II
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melakukan akad perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
TUGAS DAN KEWAJIBAN
1. Pihak I berkedudukan sebagai pemilik perusahaan Bengkel Las “Mitra Utama” yang berkududukan di Jl. Rajawali No.198
Manukan RT.08 Condong Catur Depok Sleman YK
2. Pihak II berkedudukan sebagai manajer bengkel Las “Mitra Utama” yang bertanggung jawab ke pihak I.
3. Pihak II melakukan pengelolaan terhadap semua kegiatan bengkel las ( produksi, pemasaran, keuangan, mengelola
tenaga, memberi jasa tenaga kerja termasuk makan, belanja bahan produksi) dan mempertanggungjawabkan terhadap
pihak I sesuai dengan akad perjanjian.
4. Apabila ada kerusakan barang/peralatan akan di selesaikan pihak manajer. Apabila kerusakan yang membuntuhkan biaya
besar (>300.000) dikonsulktasikan ke pihak I
5. Pihak I berhak untuk memberhentikan usaha dan memberhentikan pihak II dengan memberikan alasan yang jelas dan
melalui musyawarah yang mufakat.
6. Pihak II berhak untuk berhenti/keluar sebagai tanggung jawab manajer, setelah memberikan alasan yang jelas serta
melalui musayarawah yang mufakat.
7. Apabila pihak II diberhentikan/minta berhenti, maka harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan ke pihak I berserta
inventarisasi bengkel las dengan penuh rasa tanggung jawab
8. Pihak II harus melakukan pelaporan pengelolaan usaha kepada pihak I setiap awal bulan (waktunya antara tanggal 1 – 3
setiap bulannya)
PASAL
KEUANGAN & BAGI HASIL
1. Pihak I mendapatkan bagi hasil 12.5 % dari total omzet perusahaan dan sebagai bukti berdasarkan NOTA ORDER yang
akan diberikan tiap bulan
2. Apabila pihak I memberi order kepada perusahaan akan mendapatkan 7,5 % dari nota order ( hanya memberi
informasi/order dan tidak terlibat) dan 10 % ketika terlibat
3. Pihak II harus mencatat secara tertib terhadap nota order bengkel dan melaporkan secara jelas kepada pihak I.
Pencatatan nota order berdasarkan biaya diatas > 25.000. Pendapatan tidak menggunakan nota digunakan untuk
kepentingan tenaga, tamu, dll.
4. Apabila kontrak tempat usaha sudah selesai, maka untuk investasi selanjutnya ditanggung oleh kedua belah pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab
dan akan ditinjau setiap 1 tahun sekali semenjak dimulai usaha.
Yogyakarta, 06 Maret 2007
Pihak I Pihak II
( Hani Rochmanudin ) ( Y o y o )
Saksi
Pihak I ____________________________
Pihak II ____________________________

About these ads

14 thoughts on “Berbagai Contoh Surat Perjanjian Jual Beli

  1. I personally wanted to discuss this blog, “Berbagai Contoh Surat
    Perjanjian Jual Beli | Laron Laron Terbang” together with
    my own buddies on fb. I reallybasically desired to pass on your
    outstanding publishing! Thank you, Adrian

  2. Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

    There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

  3. Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what you are speaking about!

    Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =).

    We can have a hyperlink change contract among us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s